PEMERINTAHAN

1 Minggu Bupati Minta RIP Rampung

INFOTANAHLAUT.COM- Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah dalam rapat bersama antara Kementerian Perhubungan RI selaku konsultan atas Rencana Induk Pelabuhan (RIP) melalui Direktorat Pengembangan Pelabuhan yang mengutus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jum’at (12/5) pecan tadi, meminta kepada pihak Kementerian Perhubungan agar dalam waktu 1 minggu dari pelaksanaan rapat harus sudah selesai, pembangunan ini sudah tunggu-tunggu, segala sesuatunya sudah di persiapkan tinggal menunggu hasil studi RIP, kemudian yang lainnya akan bisa di proses ketahap selanjutnya. Pembangunan pelabuhan ini sangat penting karena kedepannya kawasan pelabuhan ini menurut instruksi Presdien Jokowi di persiapkan menjadi kawasan industri terutama industri turunan CPO, tidak hanya untuk kawasan Kalsel, tapi juga Kalteng. Posisi Tanah Laut yang strategis juga menjadikan pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan penting, oleh karena itu pembangunan ini butuh dukungan dari semua pihak, demikian kutipan yang di sampaikan bupati dan di utarakan kepala Dinas Perhubungan Andrean Evony usai rapat.
Kedatangan dari pihak Kementerian Perhubungan tersebut lanjut Andreas, adalah dalam rangka sosialisasi dari RIP yang telah mereka susun sebelumnya atau melalui tahapan studi, dimana masih di butuhkan saran dan pendapat, untuk selanjutnya RIP di perbaiki baru keputusan finalnya di tetapkan bupati.
“kenapa sampai harus bupati yang menetapkan, hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 902 tahun 2016 tentang RIP Nasional, dimana dalam RIP nasional untuk pelabuhan Swarangan merupakan kewenangan di pengumpan lokal, dan pelabuhan itu sendiri sudah di beri nama pelabuhan Pelaihari/Swarangan,” jelas Andreas.
RIP ini sendiri sudah di tunggu-tunggu sekian lama, dan dalam tempo 4 tahun terakhir RIP dapat selesai, namun masih memerlukan masukan-masukan dari beberapa dinas seperti Bappeda Tanah Laut.
Menurut Andreas pula, dalam rapat tersebut pihak PPK masih di sebutkan bahwa menyangkut tata ruang tidak berupa Raperda, padahal untuk tata ruang ini sudah ada tertuang menjadi Perda, dan RIP kedepannya bukan lagi dalam bentuk zona-zona, melainkan sudah masuk dalam master plan.
Persiapan untuk membangun pelabuhan yang secara khusus akan melayani angkutan hasil perkebunan, pertanian dan peternakan selanjutnya akan ada di bentuk badan pengelolanya secara khusus, atau semacam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hal itu sudah di siapkan yakni PT. Tala Manuntung khusus pada bidang pelabuhan.
Ketika RIP sudah selesai di buat tambah Andreas, maka di situ nantinya akan melibatkan Dinas Pehubungan yang kewenangannya menyangkut pembebasan jalan masuk sepanjang 5,3 km. Kemudian dari Bappeda dan Dinas PU untuk mempermanenkan jalan masuk melalui anggaran Kemenhub dan Bappenas. Di tahun 2016 sendiri lahan untuk pelabuhan telah di bebaskan seluas 6,1hektar.
Keberadaan pelabuhan Pelaihari/Swarangan kelak bias saja dapat di tingkatkan menjadi pelabuhan untuk angkutan orang, karena di tahap awal di peruntukan untuk angkutan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga sambil jalan tidak menutup kemungkinan menjadi pelabuhan orang sebagai alternative dari pelabuhan Trisakti di Banjarmasin jika mengalami overload, tutup Andreas.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook