PEMERINTAHAN

APBD 2018 Sedih, Belanja Daerah Turun 62 Persen

INFOTANAHLAUT.COM-Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2013-2018, sehingga kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 menjadi momentum strategis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi bupati dan wakil bupati Tanah Laut Periode 2013-2018.
Dalam Rancangan Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2018, belanja langsung di anggarkan sebesar Rp 422.944.139.054,-, jika di bandingkan dengan anggaran pada APBD tahun 2017 sebesar Rp 1.125.433.778.799, terjadi penurunan sebesar 62,42%. Sama dengan di sisi pendapatan, penurunan belanja langsung salah satunya di sebabkan karena belum di anggarkannya belanja yang di biayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejalan itu, Senin (10/7) melalui rapat pada paripuran di DPRD Tala dalam agenda penyampaian KUA PPAS tahun 2018.
Wakil bupati Tala H Sukamta menyampaikan KUA PPAS tahun 2018 di hadapan anggota dewan dan kepala SOPD.
Penerimaan pendapatan daerah pada Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2018 di proyeksikan sebesar Rp 927.348.377.938,-,turun sebesar 27,14% jika di bandingkan dengan proyeksi penerimaan pendapatan pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.272.762.006.530.
Wakil bupati Tala H Sukamta usai menyampaikan KUA PPAS tahun 2018 kepada sejumlah wartawan mengatakan, diakui APBD tahun 2018 mendatang cukup bersedih, karena belanja daerah Cuma Rp 1,1 trilyun rupiah, sementara pendapatan Cuma Rp 900-an milliard rupiah, sementara angka APBD tahun 2017 ini mecapai Rp 2 trilyun rupiah.
“hal ini tentu menjadi sebuah tantangan terhadap penurunan penerimaan, kemampuan untuk menganggarkan, dan hal itu harus lebih menjadikan semangat dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas harus bisa berbuat yang terbaik bagi rakyat, artinya seluruh perangkat Pemkab harus kerja keras lagi, menaikan motivasi dan pengabdian untuk membangun daerah,” kata Sukamta.
Ia menambahkan, kendala-kendala atas penurunan tersebut karena Sisa Lebih Anggaran (Silpa) yang sudah sedikit dan telah di gunakan, dana perimbangan dari pemerintah pusat juga terjadi penurunan, PAD juga tidak bisa di genjot secara berlebih karena memang potensinya sangat terbatas. Penerimaan PAD hanya dari dana jasa dari giro, bunga deposito dan devident, dan sekarang Silpa sudah sangat sedikit dan hal itu tidak mungkin, maka mau tidak mau harus kerja keras lagi, dengan memaksimalkan potensi PAD yang ada atas setiap program pemerintah pusat yang harus di barengi perencanaan, sehingga jika APB kecil namun masih ada kesempatan karena ada dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta memberdayakan swasta yang ada di daerah, membuka investasi sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh. Imbasnya juga akan berpengaruh dengan pembangunan fisik di daerah, tapi tidak berharap penuh dari APBD, namun ada dana dari pusat, maka di siapkan perencanaannya dengan baik agar APBN bisa masuk ke daerah.
Hal senada di ungkapkan Ketua DPRD Tala Ahmad Yani yang menurutnya, dalam kondisi demikian daerah harus bijak dalam menentukan anggaran, tentukan skala prioritas mengingat dari Rp 2,1 trilyun rupiah turun menjadi Rp 1,1 trilyun rupiah, dan penyebabnya memang secara global seluruh Indonesia atas adanya pemotongan anggaran karena memang keadaan perekonomian nasional, katanya.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook