PEMERINTAHAN

Badan Pengelola Dibutuhkan Untuk Kawasan Industri

INFOTANAHLAUT.COM- Untuk jalannya operasional kawasan industri di butuhkan adanya badan pengelola, baik itu BUMN, Swasta maupun BUMD. Penetapan kawasan industri di wilayah Kecamatan Jorong merupakan inisiatif dari Pemkab Tanah Laut yang sudah cukup lama, baik mulai dari perencanaan, master plan dan lain sebagainya, di samping itu lebih di perkuat dengan adanya keinginan Pemerintah Pusat bahwa dari 14 kabupaten/kota di luar Jawa, Kabupaten Tanah Laut salah satunya yang di pilih sebagai kawasan strategi nasional. Tentu hal ini akan semakin sinkron dengan pengembangan kawasan industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perisndustrian Masturi, Rabu (30/8) mengatakan, kenapa Tala masuk dalam 14 wilayah kabupaten/kota di luar Jawa, karena indikator yang di dapat bahwa perencanaan sudah clear, disamping itu di dalam regulas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 142 tahun 2016 tentang kawasan industri di butuhkan adanya badan pengelola kawasan industri, bisa BUMN, swasta maupun BUMD.
“di Tanah Laut berharap adanya badan pengelola ada BUMD yakni “Tala Manuntung”, dimana di badan pengelola tersebut harus di tambah unit bisnis pengelola, dan unit bisnis BUMD ini sendiri sudah di ajukan ke DPRD Tala yang outputnya tentu menghasilkan sebuah Perda pengelolaan kawasan industri,” jelas Masturi.
Plot kawasan industri sendiri lanjut Masturi, selama 6 bulan sekali di evaluasi dari Kementerian Perindustrian. Langkah atau cara yang di jadikan arah gerak terkait kawasan industri pada dinas tenaga kerja dan perindustrian Tala ada 2 cara.
Pertama, melakukan usulan pembebasan lahan, agar punya aset lahan untuk memicu tumbuhnya industri infrastruktur umum seperi kantor, jalan, RTH dan pemukiman karyawan. Langkah kedua, mendorong Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Karena RPIK sendiri di Tanah Laut telah masuk dalam RPJPD 25 tahun kedepan, maka tahapan sekarang yang di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RIPP) dan di lanjutkan ke Rencana Pembangunan Industri Nasional (RPINAS).
Proses lahan memang menjadi faktor utama, Pemkab Tanah Laut di tahun ini melakukan kegiatan pembebasan lahan sebanyak 65 hektar. Hal ini terjadi penurunan yang sebelumnya 85 hektar karena efek dari adanya pemotongan anggaran daerah. Total peruntukan kawasan industri sesuai dengan master plan seluas 915 hektar, dan 10 persen dari kawasan industri di gunakan untuk Industri Kecil Menengah (IKM).
Masturi menjelaskan pula, di bulan Januari 2017 kemarin terbit Perpres nomor 102 yang menyebutkan semua yang bersifat pembebasan lahan di ambil alih oleh Pemerintah Pusat, namun di bulan Juli terbit lagi Perpres baru nomor 58 tentang pencepatan pembebasan lahan boleh oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Pengelola, hal inilah yang salah satu langkah di ambil tadi yakni mendorong adanya Perda RPIK, tutupnya.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook