PEMKAB TALA

Bangunan Megah Itu Ternyata Sudah Tua

INFOTANAHLAUT.COM-Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman di dampingi Sekretaris Daerah Tala H. Syahrian Nurdin, Rabu (12/6/2019) kemarin mengunjungi Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Pusat. Kunjungan ke Kemendagri sendiri guna melakukan pembahasan terkait pembangunan kantor Bupati Tala.
Wabup Tala dan Sekda di terima langsung oleh Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Hendriwan beserta jajaran Kemendagri.
Di ketahui bahwa rencana pembangunan kantor Bupati Tala akan di relokasi dan bergeser ke lokasi Stadion Sepakbola Pertasi Kencana.
Untuk pembangunan Stadion Sepakbola sendiri rencananya juga akan di relokasi ke tempat lain yang di anggap layak.
Dalam pertemuan, Sekretaris Daerah Tala H. Syahrian Nurdin menjelaskan, usia bangunan kantor bupati yang sekarang sudah berusia 40 tahun, dan sekarang sudah tidak memungkinkan lagi, sebab ruangan yang di gunakan tidak memadai dengan jumlah pegawai yang lumayan banyak.
Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Tala menginginkan kantor bupati bergabung menjadi satu dengan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami berinisiatif untuk pindah, rencananya kantor Bupati tersebut juga akan ada unit pelayanan untuk masyarakat seperti Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan publik lainnya,”kata Sekda.
Sebelumnya juga telah di adakan diskusi dengan Kementrian PUPR RI, dan pihak Kementrian PUPR sendiri menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tala menggunakan Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PKPDBU) untuk pembangunan kantor Bupati tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Hendriwan menjelaskan bahwa PKPDBU memang pilihan alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah yang ingin membangun daerahnya.
Menurutnya, PKPBDU paling aman bagi Pemerintah Daerah karena PKPBDU adalah pengecualian untuk mempercepat pembangunan daerah, artinya kalau dengan pola reguler normatif pasti lama.
“PKPBDU juga di atur dalam peraturan UU, Perpres dan Peraturan Kemendagri,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa PKPBDU juga harus mendapat persetujuan DPRD.
“Kalau pinjaman daerah kan hanya sampai dengan masa jabatan kepala daerah, kalau PKPBDU bisa sampai 20 tahun sampai 30 tahun maka dari itu harus ada persetujuan dari dewan,”ucapnya.
Senada dengan Wakil Bupati Tala mengatakan, pada prinsipnya Pemkab melihat dari sisi aturan dahulu, mana yang harus di kerjakan dan tidak melanggar aturan, dan bagaimana Pemkab memanfaatkan APBD yang ada.
“Kemungkinan besar akan kita laksanakan seperti ini dan nanti akan di laporkan ke Bupati Tala, namun dari gambaran yang ada yaitu dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PUPR dan Bappenas, alhamdulilah titik terang semakin jelas,”kata Abdi Rahman.
Dalam pertemuan tersebut juga di hadiri Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Tala Ahmad Khairin, Inspektur Tala Sutrisno, Kepala BPKAD Tala Muhammad Darmin, Kepala Bappeda Tala Andris Evony, Kepala Bagian Hukum Setda Tala Alfirial dan Kepala Dinas PUPR Tala, Muhardin.Tung

1
50%
like
1
50%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook