PUBLIK

Baratala Berharap Ada Putusan Segera Soal Jalan Desa

INFOTANAHLAUT.COM-Permasalahan yang menyelimuti Perusda Baratala Tuntung Pandang karena aktivitas armada bijih besi mendapat larangan warga melintas jalan poros Desa Pantai Linuh di Kecamatan Batu Ampar, pihak Perusda Baratala Tuntung Pandang pun berharap segera ada keputusan dari Pemkab Tanah Laut yang telah membentuk tim. Hal tersebut sangatlah penting bagi Perusda Baratala selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tanah Laut, dan satu-satunya pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) khusus pertambangan bijih besi di Kabupaten Tanah Laut karena sudah teken kontrak dengan PT.Krakatau Steel (KS) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memasok bahan baku bijih besi.
Direktur Utama Perusda Baratala Tuntung Pandang Arif Rahman, Kamis (14/2/2019) mengungkapkan, menanggapi dari beberapa berita di media cetak dan online, manajemen Baratala menghormati apa yang telah di sepakati.
“Perusda milik Pemkab Tala, apa yang menjadi kesepakatan yang telah diambil alih bupati Tala, maka Perusda pun menunggu hasil tim yang mencermati permasalahan di Desa Pantai Linuh,”kata Arif.
Ia menambahkan, pihak Baratala dan PT. Bimo Taksoko Gono (BTG) selaku kontraktor berupaya menghormati proses ini, berharap tidak waktu lama bupati Tala bisa ambil keputusan yang sama-sama menguntungkan semua pihak, sehingga Pemkab Tala bisa mengkondisikan agar tidak ada gejolak. Masalah jalan rusak sepakat untuk bertanggung jawab manjaga agar jalan tetap baik. Baratala sendiri tidak lepas dari tanggung jawab.
Efek lain dari adanya larangan armada bijih besi melintas di jalan poros Desa Pantai Linuh tentulah akan mengganggu investasi di Tanah Laut, karena potensi bati besi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontrak dengan pihak buyer sendiri ada dead line pada pertengahan bulan Maret 2019 mendatang, dimana bijih besi harus sudah pengiriman.
“Waktu pekerjaan juga jadinya terbatas, berharap ke Pemkab yang memfasilitasi sehingga ada keputusan untuk pengiriman ke PT. KS,”jelas Arif pula.
Untuk di ketahui bahwa deposit bijih besi yang berada di stok file PT.BTG saat ini sebanyak 8.000 sampai 10.000 ton.
Kontraktor pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) sekarang juga terbatas di Perusda Baratala Tuntung Pandang yakni PT. BTG, PT. Tantra, PT. Delta Prima Steel, PT. Reja Bara Mandiri yang masih berlaku SPK, namun pihak Baratala tetap menghimbau 3 bulan sebelum berakhir di minta harus di perpanjang.
Sementara itu bupati Tala H.Sukamta menyikapi persoalan di atas di konfirmasi mengatakan, Pemkab sendiri berharap ada win-win solution. Dalam artian lain masyarakat juga jangan harga mati, tetapi ada solusi-solusi yang sudah di skemakan, tapi biar tim dulu yang mengerjakan itu, demikian pula dari penambang yang tentu ada kontribusi-kontribusi yang memberikan garansi bahwa jalan tersebut kemudian setelah di gunakan PT.BTG harus segera di perbaiki.
“Dead line perbaikan di berikan kepada PT.BTG selama 25 hari, yang penting jalan desa tidak rusak seperti ke khawatiran warga sepanjang 6 km, dan tidak sepanjang itu karena bisa di belokkan menjadi 4 km. Setelah 25 hari tidak ada lagi yang lewat jalan desa,”kata bupati Tala.
Bupati Tala juga menawarkan ke penambang PT.BTG agar deposit atau garansi jaminan perbaikan jalan bisa di penuhi antara Rp 500 juta sampai Rp 1 milyar, sehingga dengan begitu tidak ada lagi yang namanya jalan rusak, apalagi warga sudah bertahun-tahun trauma dengan jalan desa yang rusak. Itupun maksimal armada bijih besi melintas masksimal 6 ton saat lewat jalan desa, maka inshaa Allah tingkat kerusakannya juga lebih kecil.Tung

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook