PEMKAB TALA

Benarkah Tukin Kurangi Isi Dompet ASN

INFOTANAHLAUT.COM-Tunjangan Kinerja (Tukin) yang kini telah di berlakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) walau masih dalam tahap uji coba, belakangan di nilai menjadi satu persoalan baru, salah satunya bagi kalangan ASN yang berhubungan pada pekerjaan seperti bendahara di SKPD. Karena kini, ASN tidak ada lagi menerima honor tim atas sebuah kegiatan di masing-masing SKPD, dengan tukinlah penggantinya honor tersebut.
Lantas apakah uji coba tukin ini mengurangi income dompet ASN ?
T, salah seorang ASN di lingkup Pemkab Tanah Laut, Kamis (21/3/2019) menuturkan, tukin bisa di nilai banyak membuat resah para ASN termasuk para bendahara. Mulai dari bendahara pengeluaran, bendahara barang dan bendahara penerimaan. Yang menerima lebih besar justru pembantu bendaharanya, ujarnya.
“Itu kan program, jadi masih banyak yang belum pas dengan tugas dan jabatan,”kata T pula.
Menyikapi Tukin ini, Safarin staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM yang juga Plt kepala Badan Kesbangpol Tala plus ketua tim evaluasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tukin di konfirmasi menjelaskan, di katakan masalah sebernarnya tidak ada juga, bahkan malah meningkatkan pendapatan bagi ASN, hanya mungkin persoalan peng-Entrian pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP), karena di situ ada terget bersifat harian dan bulanan dan dalam bentuk dokumen, kegiatan, laporan, sehingga formatnya perlu di seragamkan.
Safarin mencontohkan, ada ASN kerja di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), apakah ASN tersebut tanggung jawab daerah, maka daerah yang bayar, tapi kalau tanggung jawab Pusat maka ke Pusat, karena dobel pembayaran tidak di bolehkan.
“Memang ada terdengar, kendala di pembantu bendahara yang kesannya seolah menerima lebih besar dari bendaharanya, akan tetapi nanti di bulan April 2019 ada operasional murni, seiring dengan berjalannya waktu semua bisa selesai karena akan di revisi atas Peraturan Bupati (Perbup) nomor 4 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang pemberian tunjangan penghasilan PNS bebasis kinerja dan penilaian prestasi kerja,”jelas Safarin.
Di jelaskan pula, ada tugas pokok atau tambahan. Contohnya tugas tambahan itu mewakili kepala SKPD menghadiri undangan, maka disposisi menghadiri undangan harus di foto, sementara kalau tugas pokok itu terkait tupoksi oleh ASN yang memegang DPA. Perjanjian kerja eselon 2 di lingkup SKPD, begitu pula eselon 2, 3 dan 4 sampai staf, dengan harapan semua serba terukur.
Pada uji coba tukin sendiri berada di level 4, atau masih mengisi SKP sehingga belum terukur secara detail, contohnya hanya mengetik surat tujuan kemana, perihal, dan nomor surat. Pada tahapan tukin juga ada barometernya, dimana untuk Disiplin 40 persen dan kinerja 60 persen. Hanya pada kinerja 60 persen yang di nilai dan di bayar full, sementara yang 40 persen belum di nilai.
“1 April 2019 mendatang, lounching Tukin ini di berlakukan. Soal tukin memang ada ASN yang mengirim surat ke bupati Tala dan hal itupun di respon. Pembayaran Gaji dan tukin juga terpisah,”ungkap Safarin pula.
Perlu di ingat, Tukin akan di potong satu kantor sebesar 2,5 persen apabila terlambat memyampaikan laporan-laporan berupa menyusun Renstra, Sakip, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan laporan sejenis lainnya. Laporan tersebut pemotongannya per item sebesar 2,5 persen.
Hal senada di utarakan Tajuddin Nor kabag Organisasi Setda Tala. Menurut Tajuddin, evaluasi sudah dilaksanakan per tiga bulan, sehingga yang ketidak sesuaian sudah di evaluasi sesuai aturannya.
“Hal itu sudah di sampaikan kepimpinan dalam hal ini bupati Tala, dan bupati dan pun menyetujui hasil kajian tim evaluasi untuk dilakukan perubahan isi Perbup tentang tukin tersebut,”tutup Tajuddin.
Di utarakan pula oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BPK SDM) Tala Husein Irianta, Tukin pada prinsipnya adalah pemaratan dan keadilan.
Husein menjelaskan pula, Contohnya ASN masuk tim di lembaga lain seperti tim Saber Pungli, sekarang tidak dapat lagi honor tim. Di luar gajih untuk tukin seperti Tunjangan Daearah (Tunda) juga hilang atau tidak boleh dobel.
Tukin tidak semata di dapat ASN yang medapatkannya, yakni ASN P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), melalui seleksi Panitia Nasional karena sudah ada Nomor Induk Pegawai (NIP) juga dapat tukin. Beda dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang di pekerjakan hanya dari kebijakan daerah lewat Perbup. Tukin pada satu sisi memberi kesejahteraan dan satu sisi menuntut kinerja ASN, tutup Husein.
Sesuai Perbup Tala tentang tukin yang belum di rivisi pada di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Tanah Laut tertulis untuk jabatan Camat TPP di terima Rp 11.421.284, Sekcam Rp 7.733.418, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Rp 4.486.943, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala seksi tata pemerintahan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, kepala seksi kemasyarakatan, dan kepala seksi pelayanan mendapatkan tukin Rp Rp 4.477.242.
Pada jabatan fungsional, pelaksana dan lainnya, bendahara dan penyusun program anggaran dan pelaporan Rp 3.923.178, Verifikator keuangan Rp 2.553.138, pengadministrasi keuangan pengadministrasi perencanaan dan program Rp 1.813.098, analis tata laksana Rp 3.923.178, pengelola sarana dan prasarana kantor, pengelola tehnologi informasi Rp 2.553.138, pengadministrasi umum Rp 1.813.098, analis data dan informasi Rp 3.923.178, pengelola sistem administrasi dan kependudukan Rp 2.553.138, pengadministrasian pemerintah Rp 1.813.098, analis data dan informasi Rp 3.923.178, pengelola keamanan dan ketertiban, pranata perlindungan masyarakat, pengelola kesejahteraan sosial dan pengolah data pelayanan Rp 2.553.138.Tung

3
50%
like
0
0%
love
0
0%
haha
1
16%
wow
2
33%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook