PUBLIK

Berkas TMS, Calon Pun Gunakan Pengacara

INFOTANAHLAUT.COM-Saat ini panitia pemilihan di tingkat desa dan kabupaten tengah melakukan verifikasi berkas dari semua bakal calon kepala desa, dimana di jadwalkan di penghujung tahun ini secara serentak ada 52 desa di 11 kecamatan yang akan melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Akan tetapi pada tahapan verifikasi ini terdapat persoalan antara salah satu bakal calon kades dari Kecamatan Kurau dengan panitia Pilkades di desa setempat, hingga akhirnya permasalahan tersebut di bahas dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala, dan panitia Pilkades Kabupaten Tanah Laut, Rabu (2/10) di aula Barakat lantai 2 Setda Tala.
Rapat koordinasi di pimpin oleh Bambang Kusudarisman asisten bidang pemerintahan.
Permasalahan yang melanda salah satu bakal calon kades dari Kecamatan Kurau tersebut bahkan harus menggunakan pengacara dari Banjarmasin.
Aspihani Idris pengacara dari Banjarmasin menuturkan, pada persyaratan kades minta di jelaskan secara jelas. Pemilihan bakal calon kades salah satunya syarat kesehatan, apakah ada Puskesmas yang khusus di tunjuk atau RSUD.
Di paparkan Idris, untuk tenaga medis yang memeriksa kesehatan apa bisa mempertanggung jawabkan setelah mengeluarkan surat keterangan kesehatan, sebab dari investigasi yang dilakukan salah satu bakal calon lainnya secara umum di Kecamatan Kurau, di ternggarai memiliki kesehatan yang masih meragukan. Berharap dari kabupaten ada bentuk tim yang mengkaji tentang kesehatan bakal calon. Khawatirnya kalau bakal calon terpilih tapi kesehatannya tidak mendukung lalu sakit, lantas bagaimana memimpin desanya kalau sebentar-sebentar sakit.
“Ada indikasi bakal calon kades menggunakan narkoba, karena di ketahui Kalsel ini urutan ke 5 se Indonesia dalam peredaran narkoba, tidak sedikit kades yang kesandung masalah narkoba,”jelas Idris.
Masalah lain terang Idris, kliennya memang belum punya salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari atas kasus yang menjerat klienya tahun 2005 lalu, atas kasus 363 KUHP. Namun setelah di mintakan ke PN Pelaihari baru di terbitkan surat keterangan bahwa berkas perkara masih dalam tahap pencarian. Akan tetapi surat keterangan masih dalam pencarian oleh panitia pilkades di desa di gugurkan atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kesalahan ini jelas bukan dari kliennya tapi PN yang tidak bisa menemukan berkas perkara tahun 2005 lalu.
Menurut Idris, menilai ada upaya untuk menggugurkan dari pencalonan. Kliennya pernah melakukan 363 KUHP ancaman 7 tahun. Pengakuan lewat media sudah dilakukan kasus di tahun 2005 lalu. Namun sayangnya, tidak pernah di beri tahu kalau ada kekurangan, tahunya di nyatakan TMS dari panitia desa.
Bambang Kusudarisman pun angkat bicara, ada Perda tentang Pilkades. Usia rendah 25 tahun saat mendaftar, dan tidak ada penentuan rumah sakit atau Puskesmas asal ada surat keterangan sehat, maka sudah penuhi ketentuan.
“Amanah Perda cukup surat kesehatan saja, tidak seperti Pilpres atau pilkada yang dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Kalau memang di perlukan cek kesehatan menyeluruh, bisa sebagai masukan untuk kesempurnaan Perda,”kata Bambang.
Dalam rakor sangat di sayangkan panitia desa tidak di hadirkan dan mediasi di anggap gagal.
Atas saran pengacara dan kesepakatan bersama peserta rakor, akhirnya di sepakati rakor di lanjutkan hari Kamis (4/10) dengan menghadirkan panitia pilkades desa.
Usai rakor, Bambang Kusudarisman kepada awak media mengatakan, apa yang jadi pembahasan tadi intinya salah satu calon di gugurkan atau TMS oleh panitia di desa, soal adanya panitia desa di nilai tidak memberitahukan ke salah satu calon atas kekurangan persyaratannya, maka pertemuan ulang dengan panitia desa di sepakati ada pertemuan lagi.
“Bahkan kalau bisa menghadirkan bakal calon lainnya di Kecamatan Kurau atau di desa tersebut,”tutup Bambang.
Dalam rakor di hadiri pula perwakilan Polres Tala, Kesbangpolinmas, dan KPU Tala.Tung

2
50%
like
2
50%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook