KEJARI TALA

Berkat AMC, Terdakwa Pemalsuan Surat Lahan Dijemput Di Jakarta

INFOTANAHLAUT.COM-Terdakwa penipuan pemalsuan surat kepemilikan lahan pada tahun 2013 lalu atas pencaplokan tanah bisa di bilang nekat, karena telah berhasil melakukan penipuan dan meraup ratusan juta rupiah dari aksinya. Hj. Ria Liana (38) seorang ibu rumah tangga sebagai terdakwa, harus di jemput tim gabungan Pidana Umum (Pidum) dan di dampingi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelaihari saat berada di Jakarta. Proses penjemputan Hj. Ria Liana dilakukan pada Kamis pagi (23/5/2019) kemarin di Grand Lake City Proster Amerika Latin nomor 5 Rt 10 Kecamatan Cikarang, Jakarta Barat.
Tehadap terdakwa sendiri oleh Pengadilan Negeri (PN) telah di putus 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, dan yang bersangkutan pun berada di luar, akan tetapi saat hendak di eksekusi Kejaksaan Negeri Pelaihari yang bersangkutan tidak berada di Pelaihari sesuai dengan alamatnya di 2 tempat yakni Jalan Komplek Metro Indah Blok 1 nomor 05 Rt 46 Rw 03 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, atau di Jalan HM. Jafri nomor 77 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari, sehingga oleh Kejaksaan Negeri Pelaihari masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dengan kondisi demikian Kejaksaan Negeri Pelaihari sebelum menjemput terdakwa meminta bantuan kepada Adhyaksa Monitoring Center (AMC) yang ada di Jakarta, karena terdakwa informasinya berada di Jakarta. Maka oleh AMC akhirnya dapat mendeteksi keberadaan terdakwa dan mengamankan terdakwa di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sambil menunggu tim Kejaksaan Negeri Pelaihari menjemputnya.
Kamis sore (23/5/2019) kemarin, tim Pidum dan Intelijen Kejaksaan Negeri Pelaihari pun membawa kembali terdakwa ke kantor Kejaksaan Negeri Pelaihari.
Terdakwa yang mengenakan kacamata ini datang sendirian dan mengenakan masker penutup wajah plus berjilbab warbna abu-abu. Ia pun mendapat pemeriksaan kesehatan dari tim medis RSU H.Boejasin Pelaihari di salah satu ruang kantor Kejaksaan Negeri Pelaihari, sebelum pada akhirnya di kirim ke Rutan Pelaihari.
Terdakwa sendiri sejatinya sudah menjalani persidangan atas kasusnya yakni pemalsuan surat, dan di kenakan pasal 263 ayat 1 (Jo) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Namun setelah melalui sidang tuntutan Penuntut Umum (PU) selama 10 bulan penjara, karena hal yang memberatkan bahwa terdakwa telah merugikan orang lain yang dengan sah memiliki kepimilikan lahan dimaksud.
Kajari Tala Abdul Rahman,SH dalam keterangan persnya di dampingi Kasi Pidum Agung Wijayanto,SE,SH,MH dan Kasi Intelijen Toni Yuswanto,SH Kamis sore (23/5/2019) kemarin di Kejaksaan Negeri Pelaihari mengatakan, adanya putusan dari Pengadilan Negeri (PN) pidana penjara hanya 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. PU mengajukan upaya hukum banding ke Kejati Kalsel yakni pidana penjara selama 4 bulan. Sementara terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkaman Agung (MA) dengan putusan MA nomor W15-U10/428/PID/IV/2017 yakni isinya menolak permohonan banding terdakwa dan menguatkan putusan PT.
Kronologis perkara Hj.Ria Liana sendiri, pada bulan April 2013 lalu, saksi bernama Yapansyah dan Fauzan datang kerumah terdakwa yang berada di Banjarmasin dengan maksud untuk menanyakan terhadap lahan di Desa Pandan Sari apakah milik terdakwa, serta apakah akan di jual terdakwa. Terdakwa pun mengakui lahan itu milik mantan suaminya, akan tetapi tanpa di dukung surat-surat kepemilikan lahan. Kemudian pada tanggal 20 April 2013, Yapansyah membuat surat pernyataan penguasaan tanah dalam bentuk sporadik nomor 593/085/SAT/IV/13 seluas 20.000 meter persegi yang berada di Jalan Perumpung Rt 7 Rw 1 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap, dan surat tersebut di tanda tangani terdakwa dengan di saksikan Fauzan selaku Kades Pandan Sari dan Samuri selaku Ketua Rt 7 dan 2 orang saksi lainnya, maka lahan pun seolah-olah sah milik terdakwa.
Sporadik selesai di buat, terdakwa berniat menjual lahan tersebut sebesar Rp 250.000.000 melalui Yapansyah sebagai perantaranya.
Yapasnyah pun menawarkan lahan tersebut kepada H.Anang Bardiansyah, namun sebelumnya lahan pun di survei oleh H.Anang Bardianyah. Lahan pun deal di beli H.Anang Bardianyah seharga Rp 330.000.000 dengan cara pembayaran melalui transfer bank.
Seiring waktu berjalan, lahan tersebut ternyata milik Hj.Aisyah yang di buktikan dengan kepemilikan lahan yang sah berupa sertifikat tanah nomor 752 atas nama Muhammad Syawkani. Maka selanjutnya Hj.Aisyah pun tidak terima lahannya yang sah di caplok dan mengajukan kejalur hukum. Kerugian yang di alami Hj.Aisyah sendiri sebesar Rp 2 milyar rupiah.Tung

2
40%
like
0
0%
love
2
40%
haha
1
20%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook

Tentang Penulis/Jurnalis

Tim Jurnalis

Tim Jurnalis

Kami akan selalu berusaha memberikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada pembaca setia infotanahlaut.com. Semoga media ini bisa menjadi media penambah khasanah informasi khususnya dari Kabupaten Tanah Laut.