PEMKAB TALA

Desember Uji Coba TPP

INFOTANAHLAUT.COM-Adanya kerjasama antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan Pemkab Tanah Laut yakni menyangkut Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), di wacanakan akan di berlakukan pada 1 Desember 2108 mendatang.
Kepala bagian organisasi Setda Tala Drs.Tajuddin Noor Effendi,Msi, Selasa (30/10/2018) mengatakan, kerjasama dengan BKN dalam uji coba bulan Desember nanti adalah uji coba untuk cara meinput, sementara untuk proses pembayaran tunjangannya di terapkan tahun 2019. BKN dengan tim tehnis dan tim IT sudah beberapa hari di Tanah Laut melakukan persiapan, dan tim lainnya dari Kabupaten Tanah Laut yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, BPKAD, Bagian Organisasi, Inspektorat, serta Badan Pendapatan Daerah.
Menyangkut tunjangan pegawai ini di ambil dari tunjangan daerah di tambah dengan honor-honor kegiatan yang di jadikan satu, jadi di tahun 2019 tidak ada lagi honor-honor. Program ini juga belaku se Indonesia namun dengan nama yang beebeda-beda, namun pada intinya mengacu ke Permenpan nomor 63 tahun 2011 tentang evalusais jabatan.
Ada tabel yang merupakan barometer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berapa besaran TPP yang di terima, itulah ia tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya, tertera nama jabatan (unit organisasi), kelas jabatan, harga jabatan, harga jabatan (Rp), 50 persen harga jabatan, faktur penyeimbang,TPP, jumlah pegawai, dan total TPP.
Rumusnya juga sudah ada dari BKN terang Tajuddin, dimana Upah Minimun Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2018 sebesar Rp 2.454.671,80 sesuai dengan keputusan gubernur Kalsel nomor 188.44/0492/KUM/2017 tentang pebatasan UMP Kalsel 2018, dan dalam menerima tunjangan sudah ada gradenya sesuai jabatan. Penerimaan TPP terpisah dengan gaji, dan tujuan program TPP adalah dalam rangka meningkatkan disiplin serta menghindari korupsi.
“Terhadap TPP ini sendiri di anggarkan Rp 160 millyar, dimana untuk TPP sebesar Rp 94 milyar yang masuk di dalamnya unsur guru dan medis. Aplikasinya sudah di siapkan untuk TPP, dimana nantinya akan terukur kinerja 60 persen, dan dispilin 40 persen, dan aplikasi ini terkoneksi antara Diskominfo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDN serta BPKAD,jelas Tajuddin.
Sementara itu pada bagian IT dari program TPP yakni Diskominfo pada bagian infrastruktur jelaslah menjadi pihak yang memiliki hubungan langsung.
Kasi Infrasruktur Diskominfo Hadriansyah di konfirmasi mengatakan, aplikasi TPP sudah siap. Untuk bagian kinerjanya juga sudah siap, hanya untuk mensinergi absen sidik jari dan disiplin harus perlu waktu. Kendala ketika orang absen itu masuk ke server, sehingga harus di input kembali secara manual agar masuk ke aplika pendek kata belum otomatis atau masih manual. “keinginan SKPD absen langsung masuk ke aplikasi. Absen sendiri sudah online semua SKPD, namun untuk data manual harus di tarik kembali dari server. Program dari BKN ini harus ada penyesuaian. Tdk perlu alat baru hanya saja mensinkronkan bahas program,”ungkap Hardiansyah.Tung

3
33%
like
1
11%
love
5
55%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook