PUBLIK

Dewan Diminta Beri Masukan

INFOTANAHALAUT.COM-Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman menginginkan ada masukan dari anggota DPRD Kabupaten Tala terkait penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2019, di gedung DPRD Tala, Kamis (1/8).
“Ini bisa di kritisi untuk perbaiki bersama, karena pemerintah daerah bukan hanya milik kepala daerah tapi milik semua, sama-sama penyelengggara pemerintah daerah, ujar Abdi Rahman.
Abdi Rahman nenyebut, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, di rencanakan target pendapatan daerah akan bertambah sebesar Rp 26,561 miliar atau naik 1,83 persen, sehingga pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 akan di targetkan sebesar Rp1,476 triliun dari target pendapatan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,449 miliar.
Dalam kesempatan itu, Abdi Rahman juga menyebut anggaran belanja daerah dalam rancangan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2019 di rencanakan akan menjadi sebesar Rp1,732 triliun. Dengan rencana belanja daerah pada perubahan tersebut, maka anggaran belanja daerah menunjukkan kenaikan sebesar Rp132,242 miliar atau 8,26 persen dari target anggaran belanja sebelum perubahan yang sebesar Rp1,600 triliun.
Penambahan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 di harapkan dapat lebih mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik,ujarnya pula.
Untuk pembiayaan di sebutkan, jika sebagian dana dalam melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Tanah Laut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dengan memperhatikan perkembangan SiLPA yang dimiliki, dimana trend ke depan di perkirakan nilainya semakin menurun karena di gunakan untuk menutup defisit APBD serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Sebut Abdi Rahman lagi, arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk menciptakan pembiayaan anggaran yang berisiko rendah (less risk) dan relatif tidak mengganggu stabilitas anggaran.
Kebijakan pembiayaan juga di arahkan dalam bentuk investasi daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan, paparnya.
Atas apa yang di sampaikan wakil bupati mengajak semua pihak selalu saling mengisi, saling bersinergi dan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi, guna mencapai hasil yang optimal dalam rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS, maupun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook