PUBLIK

Dimoment WBK Dan WBBM Wabup Louching “Sikeling”

INFOTANAHLAUT.COM-Program baru dari Kejaksaan Negeri Pelaihari berupa “Sikeling”, Rabu (27/2/2019) di kantor Kejaksaan Negeri Pelaihari di resmikan wakil bupati Tala Abdi Rahman yang sekaligus dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tanah Laut menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Di awali dengan apel segenap jajaran Kejaksaan Negeri Pelaihari, di teruskan dengan penandatanganan zona integritas WBK dan WBBM. Louching Sikeling di tandai dengan pemotongan balon udara dan pembukaan kain penutup yang menyelimuti dua unit mobil dari program Sikeling pun dilakukan wabup Tala di saksikan Kejari Tala dan Forkopimda lainnya.
Kejari Tala Sri Tatmala Wahani usai peresmian Sikeling dalam keterangan persnya menejelaskan, Sikeling merupakan kependekan dari kata Layanan Tilang Keliling dan Layanan Antar Barang Bukti. Program ini sebagai bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yan apabila mungkin kena tilang, maka tidak perlu harus ke kantor mengambil barang bukti, namum bisa di antar ke rumah.
“Semua barang bukti apabila sudah mendapatkan putusan Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang bukti yang di jadikan barang bukti di persidangan, barang dari tersitanya siapa, atau pemilik dan di jamin grastis di kembalikan ke pemiliknya. Pelayanan Sikeling selanjutnya akan di tempatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kijang Mas Permai,”kata Sri Tatmala.
Sementara itu wakil bupati Tala Abdi Rahman menyikapi adanya zona integritas WBK dan WBBM yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri mengungkapkan, bersama-sama nantinya dengan Pemerintah Daerah membangun komitmen bersama, agar wilayah di Kabupaten Tanah Laut bebas korupsi.
“Inshaa allah di internal Pemkab Tala sendiri juga bisa untuk menerapkan hal demikian, bahkan mungkin bukan hanya zona, tapi berkompetisi dalam memberantas korupsi, salah satunya ada kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pendampingan dan pengawasan dari KPK,”jelas wabup.
Satu hal yang memang rentan tindakan korupsi dapat di contohkan yakni penggunanaan dana desa oleh kades. Padahal jelas, bagaimana penggunaan dan pertanggung jawabannya. Diharapkan dana desa bukan hanya menjadi pekerjaan Kejaksaan dan Kepolisian untuk juga mengawasi, Pemkab Tala terus mengingatkan kepada kepala desa agar bekerja dan menjalankan anggaran desa sesuai dengan peraturan yang ada. Penggunaannya jelas, jadi harus disiplin, sementara menyangkut personal kadesnya jelas di luar kemampuan dari Pemkab Tala.
“Pengawasan yang terdekat adalah camat, maka di minta kepada camat juga dalam pendampingan maksimal penggunaan dana desa,”tutup wabup Tala.(Mul)

0
0%
like
1
50%
love
0
0%
haha
1
50%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook