PUBLIK

Dinsos Polres Rakor Pengamanan Distribusi Bansos

INFOTANAHLAUT.COM- Pasca dilakukannya Memorandum Of Understanding (Mou) atau nota kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dengan Polri pada tahun 2019 ini, maka di tindak lanjuti dengan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka pengamanan pendistribusian bantuan sosial, Rabu (6/2/2019) di aula Satya Brata Polres Tala.
Rakor di hadiri Dinas Sosial Tala, para camat, para Kapolsek, Kasat, Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kapolres Tala AKBP Sentot Adi Dharmawan pada kesempatan rakor mengatakan, diakui hal yang baru di jajaran Polrses Tala pada khususnya dalam pengamanan bansos ini pasca adanya Mou antara Kementerian Sosial dan Polri, dan sebagai tindak lanjutnya melalui rakor dengan stake holder terkait.
Sementara itu kepala Dinas Sosial Tala Ir.Wiyanto dalam rakor memaparkan, sejak tahun 2017 bernama Beras Sejahtera (Rastra), yang datanya dari PKH. Rastra merupakan transformasi dari Beras Miskin (Raskin). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPN) menebus Rp 24 ribu. Tahun 2018 sistem berubah benjadi Bansos Rastra KPN tidak perlu tebus dengan uang lagi, cuma berasnya sebanyak 10 kg yang di distribusikan tiap bulan oleh Bulog.
Dinsos berkewajiban melakukan pengecekan di gudang Bulog yang ada di Landasan Ulin Banjarbaru maupun dari Satgas Bansos. Saat ini yang sedang berjalan di Kecamatan Tambang Ulang dan Bati-Bati di bulan Januari 2019 lalu. Titik distribusi ke desa dan di bulan April akan berubah jadi bantuan pangan tunai. Nantinya seluruh KPN tidak terima berupa beras tapi uang tunai Rp 100.000 per bulan.
Tahun 2008 PKH di Kabupaten Tanah Laut mulai kerja, walau secara nasional 2017 sudah di resmikan. Bagi lanjut usia (Lansia) sebesar Rp 2 juta per tahun dan pembayarannya 4 tahap.
Di kesempatan tersebut Kasat Reskrim Polres Tala Akp Alvin Agung Wibawa juga memaparkan dalam rakor.
“Pembentukan Satgas oleh Polri adalah untuk penagakkan hukum terhadap penyimpangan Bansos,”kata Kasat reskrim.
Usai rakor Kapolres Tala kepada awak media mengatakan, dari laporan BPS adanya beberapa KPN yang tidak berhak menerima bansos rastra atas penilaian dari tim PKH, hal ini jelas sulit manakala pejabat di desa seperti kepala desa justru tidak mendukung hasil evaluasi dari tim PKH.
“Itulah makanya rakor Polres Tala akan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Sosial sebagai tugasnya agar bansos rastra tepat sasaran. Kalau memang data dari BPS Tala data kemiskinan sudah turun, tentunya harus berbanding lurus dengan data berkurangnya penerima bansos rastra. Di rakorlah di bahas dan di ambil langkah-langkah perbaikan kedepan, Polri tentunya sebagai salah satu alat pemerintah mendukung program dari Kementerian Sosial,”tutup Kapolres.(Mul)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook