PUBLIK

Kantor Imigrasi Banjarmasin Bentuk Timpora

INFOTANAHLAUT.COM-Keberadaan orang asing menjelang pemilu maupun pada pasca pemilu 2019 mendapat pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sejalan itu, pengawasan dan kegiatan orang asing khususnya di Kabupaten Tanah Laut, stake holder terkait melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing), Rabu (10/4/2019) di salah satu ruang pertemuan hotel kota Pelaihari.
Rakor di buka kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI provinsi Kalsel Dr.Ferdinand Siagian,SH.MH dan peserta rakor dari Danramil, Polsek serta jajaran aparatur tingkat kecamatan, lintas SKPD terkait, dari Kementerian agama, serta dari Rutan kelas IIB Pelaihari.
Ferdinand Siagian mengungkapkan, adanya perintah dari Kemenkum HAM RI khususnya Dirjen Imigrasi, maka di seluruh Indonesia tahun ini sudah harus terbentuk Timpora sampai tinhkat kabupaten dan kecamatan.
Apa pekerjaan Timpora. Ferdinand menjelaskan, yakni melakukan pengawasan terhadap orang asing di mana saja. Orang asing di Indonesia tidak bisa semena-mena, dan harus jelas tujuannya, apakah ia berwisata, kunjungan terkait sosial budaya atau untuk bekerja.
“Dari sekian itu, orang asing harus memenuhi prosedur tersebut, karena ketika kedepan ada persoalan, maka Timpora inilah yang melakukan pengawasan, dan sekaligus melakukan pemeriksaan keberadaan orang asing,”kata Ferdinand.
Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi keberadaan orang asing juga sangat di butuhkan. Jika melihat orang asing yang berkeliaran, maka bisa di konfirmasi kepada kantor Imigrasi atau tim yang telah ada di daerah sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi di Banjarmasin.
Dalam rakor Timpora di bahas saat menjelang pelaksanaan pemilu hingga pasca pemilu 2019 yang di fokuskan pada 2 hal yakni penanganan jurnalis dan peneliti asing, serta pengendalian dan penertiban keberadaan penggungsi menjelang atau pada saat pasca pemilu.
Hal senada di utarakan Drs. Syahrifullah selaku kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin, di tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kalsel harus di bentuk.
“Timpora tingkat kecamatan merupakan wadah koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pengoptimalan pengawasan orang asing dan di tingkat kecamatan. Di Tala sendiri belum ada masalah yang signifikan dan mengkhawatirkan terkait keberadaan orang asing, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten,”papar Syahrifullah.
Dari data kantor Imigrasi, keberadaan orang asing di Kabupaten Tanah Laut ada sebanyak 28 orang. Mereka tersebar di beberapa perusahaan seperti PLTU Asam-Asam dan perusahaan pertambangan batu bara. Diantaranya juga hanya berstatus ijin tinggal kunjungan dan bukan bekerja. Secara global di Kalsel, keberadaan orang asing atau tenaga asing ada sebanyak 410 orang yang tersebar di kabupaten/kota.Tung

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook