PARLEMENTER

Gabungan Komisi Kroyokan Bahas Masalah Lama Dengan PTPN 13

INFOTANAHLAUT.COM-Senin (3/2) di gedung DPRD Tala dilaksanakan rapat gabungan seluruh komisi dan turut di hadiri pula Wakil Bupati Tala Abdi Rahman, bagian Aset Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Tala,Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tala,Camat Bajuin dan jajaran pemerintahan desa setempat. Dalam rapat gabungan 3 komisi di tersebut secara khusus membahas persoalan lama yang berlarut-larut yakni akses jalan warga Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang belum di miliki desa tersebut,dan rapat gabungan komisi tersebut spesial membahas akses jalan bersama manajemen PTPN 13.
Rapat gabungan di pimpin Ketua DPRD Tala Muslimin.
Mengawali rapat,ketua komisi 3 Arkani menyampaikan kronologis masalah yang berlarut-larut selama 28 tahun warga Desa Tebing Siring yang belum ada akses jalan.
“Yang namanya surat sudah banyak yang masuk yang intinya memohon hibah. Bahkan ada surat ke Polres untuk ajukan demo warga namun batal,”kata Arkani.
Menurutnya, berulang-ulang hibah di ajukan masyarakat.
Surat dari Sekda era Abdulkah ke GM PTPN minta di fasilitasi, PTPN siap lakukan petemuan di Pontianak Kalbar.
Dalam rapat sempat menjadi fokus pembahasan saat di sebut-sebut ganti rugi oleh Pemkab atas lahan yang di persoalkan.
Seperti di utarakan Ketua komisi 1 Abdullah,Ia secara tidak setuju kalau Pemerintah Daerah melakukan ganti rugi atas lahan tersebut,berharap PTPN 13 menghibahkan.
Wabup Tala Abdi Rahman pun angkat bicara. Persoalan yang sudah sangat lama,bahkan bolak-balik pernah konsultasi ke Kementerian.
“Kakau sampai ada ganti rugi juga sangat di sayangkan. Manajemen PTPN 13 di minta melakukan pelepasan aset di dalam HGU. Tanggung jawab Pemkab jika desa Tebing Siring belum ada akses jalan yang memadai,”kata Wabup.
Senada dengan Wabup,Asisten 1 Bambang Kusudarisman pun berharap pihak PTPN 13 bisa memberikan peta HGU PTPN 13. Masalah yang sudah berlarut-larut,di butuhkan komitmen bersama khususnya jalan yang di hibahkan ke Pemkab dan masyarakat.
“Luasan 4.300 hektar HGU PTPN 13, masyarakat sudah sangat lama menugggu. Pemerintah Daerah butuh peta akses atau peta yang lengkap,dan masyarakat di sana ingin rasakan sama halnya dengan desa-desa yang lain,”kata Bambang.
Sementara M.Darmin kepala BPKAD Tala menilai kurang setuju kalau ada ganti rugi,karena pada lahan nantinya juga akan di gunakan PTPN 13 saat di alih fungsikan. Sangat kecil sekali hanya seluas 5,5 ha yang di lepas dari total HGU yang ribuan hektar.
General Manajer PTPN 13 Iyan Harianto mengungkapkan, manajemen diakui masih baru terjadi pergantian 3 bulan.
Pada prinsipnya mendukung untuk pembangunan desa,karena jalan yang ada nantinya juga sebagai angkutan.
Kondisi jalan sudah di petakan dengan lebar 10 meter dan panjang 5,7 km (5,5 ha) yang harus di lepaskan.
“Manajemen mematuhi regulasi. Sebagai sama-sama plat merah yang tidak lepas dari peraturan. Soal jalan sudah sampai di tingkat direksi. Tidak keberatan yang penting sama-sama di pakai,ungkap Iyan.
Rapat pun berakhir dan di simpulkan ketua DPRD Tala Muslimin meminta untuk langkah koordinasi antara Pemkab dengan PTPN 13 untuk segera di tindak lanjuti.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook