HUKUM

Gazali Mohon Keringanan

INFOTANAHLAUT.COM- Sidang kasus ASN dengan foto viralnya salam dua jari di lapas Sukamiskin Bandung,Kamis (31/5) kembali di gelar di Pengadilan Negeri Pelaihari yang di mulai pada pukul 16.15 wita dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terhadap 5 orang ASN menjabat kepala dinas dan sekretaris camat (Sekcam) Tambang Ulang sebagai terdakwa.
Dalam sidang tersebut,Gazali salah seorang ASN dengan jabatan Sekcam Tambang Ulang yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2018 ia memasuki pensiun, memohon kepada Majelis Hakim agar di berikan keringanan terhadap tuntutan yang telah di jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kurungan penjara 1 bulan penjara dan bayar denda Rp 600 ribu,dan jika tidak bisa bayar maka kurungan di tambah 15 hari.
Permohoan Gazali di sampaikan usai pensehat hukum membacakan pledoi.
Tidak saja hanya Gazali yang bersuara demikian kepada majelis hakim yang di pimpin oleh Boedi Haryantho,SH selaku ketua majelis hakimnya,terdakwa lainnya yakni Ahmad Mustahdi (kadis tanaman pangan dan holbun) juga meminta kepada majelis hakim, bahwa dengan kerendahan hati dalam persolan ini tidak ada niat mendukung paslon nomor 2.
Atas permintaan para terdakwa ini, majelis hakim akan merembukannya bersama anggota majelis hakim yang lain.
Penyampaian nota pembelaan pun di tanggapi oleh JPU dengan meminta secara tertulis. Permintaan JPU di setujui oleh ketua majelis hakim, hingga sidang di skor selama 15 menit. Hasil skor JPU bersikukuh tetap pada tuntuan semula, demkian yang di utarakan Adya Satya Lambang Bangsawan,SH,MH.
Untuk di ketahui bahwa nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa di simpulkan bahwa dakwaan JPU tidak melakukan tindakan pidana sesuai dengan UU ASN, kemudian meminta membebaskan terdakwa dari tuntutan, dan ASN dalam hal ini para terdakwa selama menjabat 30 tahun lebih sebagai ASN tidak pernah berurusan dengan hukum selama menjabat.
Sementara itu Rahmat Suryadi selaku bidang hukum dari paslon nomor urut 1 H.Sukamta dan Abdi Rahman yang turut menyaksikan jalannya sidang dalam keterangan persnya di sela-sela skor sidang mengatakan, tuntutan JPU di nilai terlalu ringan, terdakwa terbukti bersalah melanggar UU Pilkada, dan mendengar pada pledoi dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum, bantahan-bantahan sangat lemah.
“Simbol-simbol victory sama dengan nomor urut paslon nomor dua,”katanya.
Ia menambahkan, pelanggaran pidana pilkada dalam hukum pidana di lihat dengan perbuatan, dengan siapa, terlebih dalam masa pilkada, pendek kata perlu ada efek jera dari ASN, dan idealnya hukuman maksimal di berikan yakni 6 bulan dan bayar denda Rp 6 juta, akan tetapi itu kembali kepada majelis hakim, bebernya.
Sidang lanjutan dengan agenda putusan dari majelis hakim akan di gelar kembali pada hari Senin (4/6) mendatang pada pukul 14.00 wita.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook