PUBLIK

Gerah Ulah Perusahaan, Warga Tuntut Cabut HGU

INFOTANAHLAUT.COM-Sebanyak kurang lebih 500-an warga dari Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar pada akhirnya merasa gerah dengan ulah dari perusahaan kelapa sawit yakni PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA) yang melakukan penggusuran lahan warga. Padahal di lahan seluas 7 hektar tersebut telah tertanam tumbuhan karet dan kelapa sawit yang di tanam warga, namun terkesan sepihak tanpa ada pemberitahuan ke warga, oleh perusahaan main gusur. Atas kondisi inilah warga pun melakukan aksi unjuk rasa ke gedung wakil rakyat, Rabu (3/5).
Dari lokasi Desa Ambawang menuju kantor DPRD Tala, ratusan massa yang terdiri dari kaum remaja dan ibu-ibu ini pun mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Tala di perjalanan.
Sebelum menuju DPRD, massa berkumpul di halaman stadion Pertasi Kencana guna merapikan barisan sambil memasang beragam tulisan spanduk yang mereka bawa, sembari mendapat himbauan dari pihak Polres Tala untuk tidak melakukan aksi anarkis ketika menyampaikan aspirasi.
Dengan jarak kurang lebih 200 meter, massa melakukan longmarch dari halaman stadion Pertasi Kencana menuju gedung DPRD Tala. Sound system ukuran besar di atas bak mobil pick up yang suaranya cukup keras, membuat sejumlah para pegawai pun keluar dari kantor mereka untuk melihat langsung massa yang melakukan longmarch.
Massa sendiri memberi tanda di bagian kepala mereka dengan ikatan kain berwarna kuning, dengan maksud agar aksi mereka tidak di susupi oleh pihak-pihak yang dapat memperkeruh suasana aksi unjuk rasa.
Ketua DPRD dan sejumlah anggotanya sudah mengetahui kalau hari itu mereka bakal menerima tamu dalam jumlah banyak. Ketua DPRD Tala Ahmad Yani dan anggota beserta aparat dari Polres, Polsek Pelaihari Kota, dan Sat Pol PP sudah siap menunggu di teras gedung DPRD guna menyambut massa.
Di hadapan wakil mereka, orasi pun di sampaikan dan memperlihatkan spanduk kepada wakil rakyat. Tulisan yang di bawa beragam seperti, Penggusuran Lahan 4 hektar Tanpa Ijin Pemilik, Dimana Rasa Kemanusiananmu Jangan Rampas Kebun Kami, Kami Siap Mati Demi Untuk Keadilan, Diam Ditindas Atau Bangkit Melawan, serta banyak tulisan lainnya.
Dalam aksi unjuk rasa ini juga turut di perkuat oleh Mahasiswa Tanah Laut yang Pro dengan rakyat.
Sebelum masuk ke gedung DPRD Tala, massa pun menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagai simpul kekuatan bangsa.
“terus terang begitu terharu ketika mendengar lagu Indonesia Raya,”ucap ketua DPRD Tala Ahmad Yani.
Tidak berapa lama, utusan warga pun memasuki ruang sidang DPRD, agar duduk persoalan dapat di dengar bersama-sama dengan wakil rakyat.
Di jelaskan salah seorang juru bicara warga, penggusuran lahan yang sudah tertanam pohon karet terjadi pada Kamis malam (27/4) kemarin, dan tanpa sepengetahuan warga PT.SSA melakukannya. Di lahan tersebut, jauh sebelum PT.SSA datang sudah puluhan tahun di manfaatkan warga, lantas bagaimana tidak syok dan prihatin melihat kondisi seperti itu. Penggusuran lahan itu sendiri seluas 7 hektar milik Darso, dimana 3 hektarnya telah tertanam sawit, dan 4 hektarnya tertanam pohon karet.
HGU PT.SSA terbit tahun 1995 dan sampai sekarang tidak di rawat, sementara luas HSU PT.SSA kurang lebih 1.200-an hektar, dimana 600-an hektar mereka klaim masuk lahan warga. Warga sendiri tidak menginginkan ganti rugi berapa pun, tapi di lahan itulah sebagai sumber penghidupan.
Sementara menurut Sugiman Kades Ambawang, HGU PT.SSA tidak saja di Desa Ambawang, namun sebagian ada di Desa Jilatan dan Desa Batalang.
“kami meminta ke Dewa dan Pemkab Tanah Laut untuk memberikan rasa kenyamanan bagi warga dalam melaksanakan aktivitas tanpa di hantui, atau di ancam-ancam pihak lain, masyarakat tidak ingin ada HGU di desa.
Selanjutnya ketua DPRD Tala Ahmad Yani usai mendengar aspirasi warga sedikit menjelaskan, bahwa HGU itu yang menerbitkan adalah Pemerintah Pusat, dan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemerintah pun bisa mencabut HGU jika salah satunya terlantar.
“Dewan sendiri siap untuk memperjuangakan apa-apa yang menjadi hak warga, dan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam masalah ini,”ucap A Yani.
Di sisi lain, Plt Asisten 1 bidang pemerintahan Bambang Kusudarisman mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan mediasi antara masyarakat dan perusahaan, dan hasilnya oleh Pemkab Tanah Laut sepekat ada 5 point yakni, pertama PT.SSA sementara minta berhenti melakukan aktivitas di lahan sengketa, dan masyarakat tetap beraktivitas seperti mana biasa. Kedua Pemkab terbitkan SK kepada PT.SSA untuk tidak melakukan kegiatan land clearing. Ketiga Pemkab akan pelajari berkas atau dokumen soal sengketa lahan, legalitas dari perusahaan maupun dari masyarakat. Keempat tim akan survey kelapangan, dan kelima saling koordinasi antara masyarakat dan PT.SSA.
Usai pertemuan, Eko Isbantoro salah salah seorang warga menuturkan sebenarnya bukan penggusuran, namun oleh PT.SSA menelantarkan lahan, nah warga di situ tidak tahu. Sementara ada lahan kosong oleh masyarakat tahu itu ada pemiliknya jelas tidak berani mengutak-utiknya, namun yang di telantarkan PT.SSA itulah lalu di Tanami warga.
“historisnya pak Darso yang lahannya di gusur itu sejak tahun 1976 waktu program Transmigrasi dapat jatah lahan, namun lahan yang di jatah tidak bisa di tanami, maka di minta oleh dinas transmigrasi kala itu untuk mencari lahan lain, maka ketemu di lahan di maksud, di garaplah dan menghasilkan. Kami tidak bermaksud mengadili PT.SSA, tapi meminta dewan menjembatani agar apa yang menjadi keinginan masyarakat berupa pencabutan HGU, dan jangan ada proses penggembosan ketika kelak sampai ke proses hukum,”paparya.
Pertemuan untuk mendengar duduk persoalan akhirnya dapat selesai, dan massa membubarkan diri dengan tertib tanpa ada tindakan anarkis dan kembali ke desa tetap dalam pengawalan aparat Kepolisian selama dalam perjalanan.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook