PEMKAB TALA

Guna Peta Jabatan BKP SDM Telisik Ijazah ASN

INFOTANAHLAUT.COM-Dalam waktu tidak lama lagi, berkisar awal bulan Juli 2019 ini,seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bakal di telisik basic ilmunya atau basic pendidikan utamanya bagi ASN yang sudah menduduki jabatan analis, pengelola dan administrasi.
Penelisikan basic ilmu ASN sendiri melihat pada posisi pas atau tidaknya seorang ASN menduduki jabatan atau dalam bahasa lain Pemetaan Jabatan. Hal ini menyusul lahirnya Peraturan Menteti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI nomor 41 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah yang di tanda tangani Menpan RB Syafruddin. Adanya Permen Menpan RB tersebut pun di tindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 41 tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019 tentang Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dalam Bab 2 pasal 2 di Perbup menjelaskan maksud dan tujuan Perbup adalah sebagai pedoman dalam menentukan nomenklatur jabatan pelaksana dan untuk menentukan kebutuhan pegawai bagi perangkat daerah, dan di pasal 3 nya memberikan kejelasan penanaman jabatan pelaksana berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetisi dan sebagai pedoman perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Tala.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Hairul Rijal, Jum’at (28/6/2019) kemarin mengatakan, mengacu atas adanya SK dari Menpan RB maping atau pemetaan berlaku di seluruh Indonesia, dan maping di Kabupaten Tanah Laut di lihat manan orang tersebut menduduki jabatan pelaksana, pengelola maupun analis.
Maping di atas tambah Rijal adalah dari unsur staf dalam rangka untuk melihat kebutuhan setiap organisasi SKPD, sehingga distribusi staf bisa merata di setiap SKPD.
Jika ada ASN yang menduduki jabatan, maka BKP SDM melihat dari dan menyesuaikan adanya SK dari Menpan RB agar di sesuaikan dengan ijazah yang di miliki, pendek kata untuk menempatkan orang adalah ijazah.
Kalau seumpama di akui mengantongi ijazah S1, maka ia bisa di jadikan jabatan analis di SKPD, apabila memiliki ijazah D3 maka bisa jadi pengelola, dan apabila punya ijazah SMA kebawah maka bisa menjadi pengadmistrasian atau pelaksana.
“BKP SDM sendiri kepinginya itu berharap pada setiap bidang kepala seksi, kasubag ada 3 orang yang berada di bawahnya, analis, pengelola dan pelaksana, akan tetapi pada faktanya di lapangan justru kekurangan staf administrasi, akhirnya di ambil kebijakan setiap kepala seksi mau tidak mau harus ada satu yang bisa membantu kasi di dalam pelaksanaan tugasnya,”papar Hairul Rijal.
Pemetaan jabatan ini sendiri akan dilakukan tim oleh BKP SDM dan bagian organisasi pada awal bulan Juli ini, dimana pada tahapan awalnya sudah menyebarkan sk dari Menpan RB dan Perbup Tala ke semua SKPD dan sekaligus mengundang SKPD untuk sosialisasi. Di target pada tanggal 3 dan 4 Juli hasilnya sudah bisa di lihat dan selanjutnya oleh tim di SK kan sesuai dengan maping yang ada.
Lebih lanjut terang Hairul Rijal, di Kabupaten Tanah Laut sendiri kemungkinan memang ada yang dulunya analis, karena kalau dulu aturan menempatkan seseorang atau staf tersebut yang penting staf saja, dan sekarang tidak bisa lagi. Semua orang punya jabatan, tupoksi, dan tanggung jawab masing-masing, dan yang jelas semua di lihat dari basic pendidikan.
Sementara itu kepala bagian (Kabag) organisasi Setda Tala Andi Mashabi mengutarakan, dalam Perbup tentang pemetaan jabatan yang pertama di dasari dengan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tersebut, jadi yang di atur adalah tentang jabatan pelaksana (staf), kalau ia pendidikan sarjana maka di tingkat analis, kalau pendidikan Diploma maka di pengelola,dan pendidikan SMA maka di adiministrasi.
“Jika ia pendidikan SMA dan jabatan analis, maka akan di kembalikan ke pengelola, begitu sebaliknya dulu posisinya di pengelola tapi karena ia sarjana, maka di kembalikan ke analis, dan itu semua akan di tata oleh tim BKP SDM dan Bagian Organisasi, yang awalnya dilakukan sinkronisasi ke SKPD, dan Perbup pun sudah di sebar ke semua SKPD pada bulan Juni lalu, dan saat ini SKPD sedang mendata sesuai dengan peta jabatan yang ada, selanjutnya di desk di BKP SDM,”terang Andi Mashabi.
Dalam proses maping atau pemetaan dalam 1 hari ada 15 buah SKPD, dan dapat rampung tidak terlalu lama ke 40 buah SKPD yang ada.Tung

6
54%
like
0
0%
love
2
18%
haha
3
27%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook