LIPUTAN KHUSUS

Hak Pensiun Abdi Negara Tak Didapat Terpaksa Memulung

INFOTANAHLAUT.COM-Masa pensiun yang seharusnya dinikmati, justru bertolak belakang dengan yang di alami Karjono salah seroang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Deraian air mata justru yang kadang keluar dari kedua bola matanya manakala untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus menunggu hasil jualan barang-barang bekas gelas plastik maupun kardus yang ia kumpulkan. Itupun baru 2 bulan bisa di dapatkan uang sebesar Rp 420.000 dari hasil penjualan gelas plastik bekas dan yang lainnya.
Awalnya ketika masih belum pensiun dari PNS, Karjono menyekolahkan anaknya hingga sampai duduk di bangku kuliah, seiring waktu saat anak masih duduk di bangku kuliah masa pensiun pun sampai dan kuliah terhenti karena tidak bisa lagi membayar biaya kuliah, lantaran tidak dapat hak pensiun.
Mengantongi SK bupati Tala Bambang Alamsyah kala itu nomor 813.1/209-BANG.1/BKD/2014 memutuskan Karjono dengan masa kerja golongan 24 tahun 11 bulan, sebagai tenaga teknis di SMPN 2 Pelaihari, dan gaji pokok 80 persen X 1.919.400 = 1.535.250, menjadi bukti Karjono sebagai PNS.
Sementara ada pula SK bupati Tala H.Sukamta nomor 880/32-MDI/BKOSDM/2018, adalah memutuskan dengan hormat sebagai PNS tertera masa kerja golongan 29 tahun 5 bulan dan gaji pokok terakhir Rp 2.224.600 yang berhenti pada bulan November 2018, namun harapan mendapat gaji pensiun PNS pun hanya mimpi baginya.
Di rumahnya yang berada di Jalan Basuki Rahmat atau dekat dengan SMPN 2 Pelaihari Kecamatan Pelaihari.
Kamis (18/7), Tumpukan bekas gelas-gelas plastik, kardus dan lainnya berada di samping kiri rumah. Karung-karung ukuran besar dan kecil yang sudah di pilah-pilah pun terlihat terikat dan siap untuk di jual.
Bertamu kerumah Karjono, cukup hanya lesehan di lantai rumah. Ia menceritakan dari awal kerja. Di tahun 1989 lalu mulai kerja siang dan malam untuk menjaga SMPN 2 Pelaihari dengan gaji saat itu Rp 40.000, hingga sampai di angkat menjadi PNS.
Di tahun 2013 ikuti tes dan lulus, selanjutnya ada pemberitahuan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat itu atau sekarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kalau ia di nyatakan lulus.
Hati pun berbunga-bunga karena lulus sebagai PNS, maka segala kelengkapan pun ia penuhi, hingga di tahun 2015 mengambil SK PNS di kantor bupati Tala. Proses Pra jabatan dengan mengikuti Diklat pun di ikuti Karjono selama 1 minggu. Tidak ketinggalan proses pengambilan sumpah jabatan pun di ikutinya.
Memasuki masa pensiun di tahun 2018 pada bulan September, sejak itu ia tidak menerima gaji pensiun.
Ironisnya, teman seangkatan Karjono bahkan masa kerjanya lebih lama dari Karjono malah mendapatkan gaji pensiun. Tanda tanya besar pun muncul di diri Karjono kenapa ada perbedaan.
Konsultasi ke BKD menyebutkan peraturan tahun 2014.
Kejanggalan dinilai Karjono dengan temannya sebagai pembanding yang menerima hak pensiun.
“Hasil konsultasi dengan BKD menyebutkan yang kecolongan atau kesalahan itu dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), padahal logisnya BKN pun menunggu data dari BKD,”papar Karjono.
Sudah pusing rasanya, menghadap bupati Tala pun di arahkan ke BKD dan jawabanya tetap sama, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil memulung sampah-sampah plastik, kata Karjono seraya berlinang air matanya.
“Memulung kini mungkin satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup,”tutup Karjono.
Karjono hanya minta keadilan, karena temannya yang masih jauh masa kerja dari Karjono dapat hak pensiun sementara ia tidak.
Di konfirmasi ke Fajar Tri Atmaja,SH kasubid Pemberhentian Disiplin dan Penghargaan Aparatur pada BKP SDM Tala, Karjono sendiri di karenakan persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun masa kerja 10 tahun dan 5 tahun di antaranya sudah di angkat atau menjalani sebagai CPNS, itulah yang tidak terpenuhi, walau melihat pada masa kerjanya 29 tahun 5 bulan.
Berkas Karjono di serahkan ke BKN, karena ada regulasi yang baru, dimana kewenangan untuk pemberhentian yang sebelumnya di proses di BKN, kemudian menjadi kewenangan daerah dalam hal ini bupati, dimana masa peralihan ini berlaku pada 18 Mei 2018 lalu.
Berkas Karjono di periksa setelah tanggal 1 Mei 2018, cuma karena syarat tidak terpenuhinya masa 5 tahun sebagai PNS, dari itulah Karjono tidak mendapatkan hak pensiun.
Begitu pula dengan adanya Tali Asih, hal itu pun kini tidak di perkenankan kembali.
Kasus Karjono sebagai abdi negara membuat miris, ia tidak bisa menikmati hak pensiun sebagai PNS.
Rachmad Suryadi,SH,M.Kn pengamat hukum menyoroti kasus Karjono mengungkapkan, dari kacamata hukum di teliti tentang penerbitan SK pensiun, apakah ada kesalahan. Masa kerjanya yang cukup lama selama 29 tahun.
Dalam UU ada yang mengatur, bahwa seseorang yang memasuki pensiun, ia mendapatkan hak pensiun. Aturan itu ada dalam PP nomor 11 tahun 2017.
“Meminta kepada bupati Tala, untuk lebih detail apakah ada kesalahan untuk di perbaiki. Adanya 2 buah SK pengangkatan dan pensiun yang mungkin harus di perbaiki,”katanya.
Lantas apakah ada komunikasi ke BKN ?
BKN menyatakan, ketika ada Yurice Prudence yang menyatakan jika Karjono ada hak, maka BKN akan memberikan hak nya ke Karjono.
Kesimpulannya Karjono pun berhak mendapatkan hak pensiunnya, karena masa baktinya sebelum PNS di hargai mulai tahun 1989 sampai 2014 di dalam SK pengangkatan bupati Tala Bambang Alamsyah,tutup Rachamad.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
4
100%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook

Tentang Penulis/Jurnalis

Tim Jurnalis

Tim Jurnalis

Kami akan selalu berusaha memberikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada pembaca setia infotanahlaut.com. Semoga media ini bisa menjadi media penambah khasanah informasi khususnya dari Kabupaten Tanah Laut.