PEMERINTAHAN

Inspektorat Sudah Kirimkan Rekomendasi Ke Dinas PU

INFOTANAHLAUT.COM-Setelah di berikan blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut kepada 14 kontraktrok yang melakukan pekerjaan di anggap tidak beres di tahun 2016 lalu, dimana masing-masing pada bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi ada sebanyak 2 pekerjaan yakni rehanilitasi gedung Polres dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan sepak bola H Baseri. Pada bidang sumber daya air ada 3 pekerjaan yakni lanjutan normalisasi sungai Panjaratan Kecamatan Pelaihari, normalisasi waduk bendungan I Desa Banua Tengah Kecamatan Takisung, dan rehab jembatan Desa Kunyit Kecamatan Bajuin. Pada bidang bina marga ada 9 pekerjaan yakni pembangunan jembatan box curvet di Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan, Desa Asam Jaya dan Desa Jorong Kecamatan Jorong, dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar, dan pembangunan jembatan box curvet di Rt 3,4 dan 9 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung, peningkatan jalan Desa Tanjung, rehab atau pemeliharaan jalan Sungai Riam Kampung Baru (Ruas 44), serta pembangunan akses jalan pendukung taman tehnologi pertanian di Tanah Laut.

Selanjutnya dinas PU telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut guna menerbitkan rekomendasi atas 14 pekerjaan yang di blacklist tersebut.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Syahransyah,SH, Rabu (8/2) mengatakan, memang ada dinas PU meminta untuk di terbitkan rekomendasi kepada rekanan yang di blacklist dinas PU.

“rekomendasi tidak serta merta di terbitkan, karena dari inspektorat sendiri ada tim yang bertugas melakukan pengecekan berkas yang di blacklist dan cek ke lapangan guna melakukan auidt,”jelasnya.

Ia menambahkan, hasil dari audit di lapangan memang kondisinya real apa yang di sampaikan dinas PU, setelah tim melakukan cek fisik, dan yang selanjutnya memberikan blacklist adalah dinas terkait, sementara hasil rekomendasi yang telah di terbitkan tembusannya di sampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tanah Laut.

Atas adanya blacklist terhadap 14 rekanan tersebut, mereka selama 2 tahun tidak di bolehkan mengikuti proses tender kembali di Kabupaten Tanah Laut.

Syahransyah menambahkan, dari 14 rekomendasi yang di ajukan dinas PU baru ada 2 rekomendai yang telah di terbitkan yakni pada bidang sumber daua air, selanjutnya terhadap sisanya masih dalam proses, katanya.baz

 

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook