HUKUM

Januari Sampai Juli Tangani 171 Perkara

INFOTANAHLAUT.COM- Kejaksaan Negeri Pelaihari selama bulan Januari sampai bulan Juli 2018 telah menangani sebanyak 171 perkara. Beragam perkara yang di tangani yakni mulai dari korupsi seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),dana desa,obat keras daftar G,perlindungan anak,tindak pidana pemilihan pilkada 2018,minyak dan gas bumi,laka lantas,senjata tajam, pencurian, pidana khusus dan narkotika.
Kajari Tala Sri Tatmala Wahanani,SH, Sabtu (21/07/2018) dalam Pers Gathering dan sekaligus peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke 58 kepada awak media bersama segenap jajaran pejabat tinggi di Kejaksaan Negeri Pelaihari menyampaikan hasil kinerja dalam penanganan perkara-perkara.
Perkara narkotika berupa sabu-sabu ada 36 buah,pidana khusus ada 5 buah yakni tentang penyimpangan dana Desa Kurau Utara Kecamatan Kurau dengan kerugian negara sebesar Rp 379 juta dengan 2 orang terdakwanya yang sudah di eksekusi ke rutan Pelaihari dan hukuman 1 tahun 9 bulan penjara serta denda Rp 50 juta plus uang pengganti Rp 173 juta. Kemudian perkara kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang atas nama H.Syamsudin dengan hukuman 1 tahun penjara,dan denda Rp 5 juta. Ada juga penanganan perkara yang sifatnya eksekusi saja karena terdakwa selama 3 tahun buron yakni H.Idris mantan kades Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dengan hukuman 1 penjara. Kemudian penyalah gunaan dana Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari tahun 2015-2016 yang masih jalan prosesnya dan dengan kerugian negara Rp 370 juta prosesnya masih pengembalian berkas perkara karena berkasnya dari pihak Kepolisian.
Di sampaikan pula perkara penyalah gunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Pelaihari tahun 2015-2016 dengan total kerugian negara sebesar Rp 600 juta. Ada pula penanganan perkara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah berhasil di selamatkan dari bulan Januari sampai bulan Juli 2018 sebesar Rp 971.597.702. Itu semua berasal dari denda tindak pidana korupsi,uang pengganti,denda tilang,uang sitaan,dan penjualan barang rampasan.
Pada bidang intelijen,khusunya kinerja Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari di minta untuk melakukan pengawalan dan pengamanan kerja SOPD di Kabupaten Tanah Laut. Ada sebanyak 110 kegiatan atau pekerjaan dan dengan nilai pekerjaannya sebesar Rp 482 milliar. Dalam pengawalan pengamanan pekerjaan tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) sebanyak 36 pekerjaan,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11 pekerjaan,Dinas Kesehatan 2 pekerjaan,Rumah Sakit 1 pekerjaan, BPTU 1 pekerjaan,dari desa 57 pekerjaan dan Kementerian Agama Tala 1 pekerjaan.
Di bidang perdata dan tata usaha negara,adanya Mou 2 buah dan Surat Kuasa Khusus (SKK) ada 26 buah,dan dari 26 tersebut 2 di antaranya sampai ke tingkat Pengadilan Negeri atau bersifat netigasi sementara sisanya non netigasi.
Sementara itu saat di tanyakan awak media apakah ada peningkatan laporan dari masyakat ke Kejaksaan baik itu menyangkut korupsi dan lainnya.
Diakui Kajari Tala,memang ada penurunan laporan dari masyarakat,dan cenderung di tahun 2017 lalu banyak,akan tetapi tahun ini menurun.
“Barangkali menurunya laporan masyarakat ini akibat dampak dari adanya TP4D yang sudah melakukan kerjanya,karena memang pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pengawalan kerja selalu meminta agar dilakukan sebaik mungkin,dan di ingatkan secara keras dalam pekerjaan jangan sampai tidak sesuai dengan spesipikasi (Spech). Terkadang juga di undang untuk ketemu dengan kontraktornya dan di ingatkan bekerja sesuai spesipikasi,”beber Kajari.
Di lain hal seperti perkara Pilkada 2018 utamanya menyangkut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),Kajari Tala menjelaskan karena memang aturanya 3 hari dari putusan yang di terima dari Pengadilan Tinggi sampai putusan banding bahwa hal itu sudah di eksekusi,para terpidana 5 orang ASN membayar denda melalui kuasa hukumnya.
Menutupi pers gathering Kajari juga menyampaikan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini sudah jalan dan beberapa sekolah di berikan penyuluhan tentang hukum,akan tetapi tidak menjadi mata pelajaran tersendiri,tutupnya.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook