PEMERINTAHAN

Kades Diingatkan Dana Desa Bukan Warisan

INFOTANAHLAUT.COM- Terhadap penggunaan dana desa atau Anggaran Dana Desa (ADD), semua stake holder bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut. Sejalan dengan itu, Selasa (16/1) di gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari di selengarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Polres Tala dan Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta seluruh kepala desa se Kabupaten Tanah Laut sebagai pesertanya.
Rakor di buka oleh bupati Tala H. Bambang Alamsyah, dan turut di hadiri Kapolres Tala AKBP Sentot Adi Dharmawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Pelaihari Sri Tatmala Wahanani SH, yang juga bertindak selaku nara sumber pada rakor tersebut serta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tala Drs. H.M Hanil.
Kepala DPMB Tala M.HAnil mengatakan, tujuan rakor ini yaitu untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi semua stakeholder dalam rangka mengawal dan mengawasi terhadap penggunaan dana desa sesuai dengan proporsionalnya masing-masing.
Ia juga menyampaikan pagu dana untuk tahun 2018 dana alokasi desa baik dari hasil pajak desa dan retribusi desa serta dana desa, yaitu untuk alokasi dana desa sebesar Rp 73,8 miliar, dan untuk hasil pajak desa sebesar Rp 3,3 miliar dan hasil retribusi desa sebesar Rp 569.234.193 rupiah dan dana desa sebesar Rp 93,6 milyar.
Ia menambahkan, untuk desa yang memiliki pagu anggaran yang cukup besar tahun anggaran 2018 ini adalah Desa Tajau Pecah di Kecamatan Batu Ampar senilai Rp 1,8 milyar dan untuk pagu anggaran yang cukup rendah yaitu Desa Guntung Besar di Kecamatan Pelaihari yaitu senilai Rp 1,1 milyar.
“rakor juga bertujuan bukan untuk menyikapi adanya laporan dana desa yang mungkin bermasalah, tapi harapan kedepannya untuk penggunaan dana desa ini agar benar-benar berjalan, apalagi sekarang di kawal oleh aparat Kepolisian serta Kejaksaan, sehingga proses pembangunan di desa itu sesuai dengan Nacitanya presiden RI Joko Widodo, sehingga apa yang di harapkan pembanguna di desa tersebut dapat berjalan sesui dengan koridornya,” ucap Hanil.
Sementara itu bupati Tala Bambang Alamsyah berharap seluruh perangkat desa mampu membenahi pengelolaan finansial, dimana pengelolaan finansial berkaitan dengan kemampuan desa memanfaatkan dana yang di alokasikan padanya, serta kemampuan desa mampu menyerap investasi terhadap pembangunan daerah. Terlebih saat ini Kabupaten Tanah Laut yang telah memasuki era industri pelabuhan, dengan di tetapkannya Tanah Laut sebagai kawasan strategis pembangunan nasional, dimana hal itu harus di sikapi dan di siapkan di semua lapisan baik itu infrastruktur, SDM maupun birokrasinya.
“terhadap ADD jangan di niai itu sebagai sebuah warisan, tidak ada alasan lagi menyesal menjabat sebagai kepala desa, karena sudah di pilih oleh rayat, justru hal itu menjadi sebuah amanah yang harus di jalankan seorang kades,”kata Bambang.
Di sekempatan tersebut, Kapolres Tala AKPB Sentot Adi Dharmawan yang juga sebagai nara sumber pada rakor mengatakan, saat ini sesuai dengan adanya Mou antara Polri dan Kementerian Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menjalin kerjasama tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa, maka dengan hal tersebut telah memfungsikan peran dari Bhabinkamtibmas di setiap desa.
Kapolres menjelaskaan, terjdinya atau penyebab terjadinya korupsi uang desa yakni di antaranya di karenakan masing-masing pihak, kepaa desa, sekdes, bendahara, PK (Kaur), TPK dan PPHP tidak melaksanaka tugas dan kewenangan masing-masing, sebagai filter, mengawasi satu sama lain. Kemudiaan adanya kesenjangan dari masing-masing pihak, dan pihak-pihak lain untuk bekerjasama mengambil keuntungan pribadi. Adanya konflik kepentingan masing-masing untuk memperoleh keuntungan, serta tidk adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.
Hal senada di utarakan oleh Kejari Tala Sri Tatmala Wahanani SH, yang terpenting itu adanya saling korodinasi antara aparat desa dengan Kejaksaan, semisal dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), jika di rasa dalam menentukan RAB membutuhkan anggaran yang besar karena biasanya menyangkut pembanguan fisik, maka libatkan unsur dari Kejaksaan apakah itu Kasi Intel atau Kasi Pidsus.
“jangan malah seumpama di rencanakan pembuatan pagar kuburan, tapi malah tidak di kerjakan, itu jelas tidak di perbolehkan,” jelas Sri.
Sementara saat proses dialog yang di pandu kepala DPMB M.Hanil, Kades Banyu Irang Kecamatan Batii-Bati Titi Listiani,SE menanyakan, apakah Silpa (Sisa Anggaran) tahun lalu oleh pejabat kades lama bisa di gunakan untuk pembangunan desa, maka menurut M Hanil selaku kepala DPMD hal itu tidak bisa di gunakan, selesaikan terlebih dahulu laporan pertanggung jawabannya, jelas Hanil.
Di kesempatan tu itu di singgung-singgung oleh bupati Tala Bambang Alamsyah, bahwa tugas sebagai Bhabinkamtibmas juga cukup berat, tidak semata hanya melakukan sosialisasi dan memberikan rasa aman bagi warga desa di tempat bertugas, terlebih sekarang tugas bertambah dengan ikut mendampingi tugas dalam pengawasan dana desa, untuk itu inshaa allah di tahun ini melalui APBD Perubahan maka akan di tambahkan honor bagi anggota Bhabinkabtibmas, terang bupati yang di sambut aplaus para anggota Bhabinkamtibmas.
Di tempat yang sama, Salam kades Tajau Pecah selaku desa yang paling besar dalam penerimaan ADD sebesar Rp 1,8 miliar mengatakan, untuk tahun 2018 ini di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya untuk pembuatan drainase.
“prioritas yang di kerjakan adalah Jalan Usaha Tani (JUT) karena hal tersebut sangat di perlukan bagi warga untuk kelancaran hasil pertanian, dan Alhamdulillah dengan mengikuti rakor tersebut maka dapat di ketahui langkah-langkah yang bisa di jalankan aparat desa dengan merangkul pihak Kepolisian maupun Kejaksaan,” terangnya.
Dalam rakor tersebut juga turut di hadiri para Kapolsek, perwira tinggi di Polres Tala, Camat dan anggota Babhinkamtibmas.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook