PUBLIK

Keluhkan Perijinan Lambat Terbit

INFOTANAHLAUT.COM- Kalangan pengusaha yang akan investasi di Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan lambatnya terbit ijin dari dinas terkait. Padahal propaganda yang selama ini gencar kumandangkan begitu indah.
Dinilai, faktor panjangnya alur birokrasi serta ketidak jelasan jangka waktu kapan penerbitan perizinan bisa di dapat.
“nampaknya birokrasi yang begitu panjang dan terkesan masih bertele-tele, imbasnya akan menciptakan iklim investasi di Tala menjadi kurang nyaman, pendek kata pengurusan perizinan kesannya di persulit,” ucap salah seorang pengusaha di Tala, Rabu (14/3).
Satu contoh terangnya, pengurusan izin UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sudah berbulan-bulan mengurusnya, semua persyaratan juga telah di penuhi namun sampai kini belum ada kejelasan kapan izin di terbitkan.
“cukup mengherankan, setiap kali di tanyakan, jawabannya selalu saja masih menunggu rekomendasi pimpinan. Rekomendasi apalagi yang bagaimana lagi hingga tambah bingung, ” keluhnya yang hal tersebut juga di iyakan beberapa pengusaha lainnya.
Sementara saat dilakukan konfirmasi atas keluhan tersebut, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Antung Mas Roedhy via telpon selulernya mengatakan, bahwa yang namanya proses perizinan memang memerlukan waktu.
Menurutnya pula, lama atau cepatnya penerbitan izin, jelasnya, hal itu sangat tergantung dari kelengkapan berkas atau dokumen administratif maupun dokumen teknis yang di siapkan pemohon.
“Jika semua berkas atau dokumen yang di persyaratkan telah di penuhi, penerbitan izin di BP2T cepat saja, paling lama butuh waktu tiga hari,”ucapnya.
Di jelaskan lebih lanjut, proses pelengkapan berkas atau dokumen yang biasanya agak menyita waktu yakni saat menyangkut persyaratan teknis. Contohnya dokumen UKL/UPL di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan dan Lingkungan Hidup (PRKPLH). Kadang prosesnya bisa sampai beberapa pekan. Hal ini di karenakan penyusunan dokumen UKL/UPL perlu melibatkan konsultan teknis. Ada tahapan-tahapan tersendiri yang hadus di lalui pada penyusunan dokumen lingkungan tersebut, dan itu berada di konsultan.
Terpisah, Sekda Tala Drs.Syahrian Nurdin dalam bincang-bincang mengatakan, memang yang di tunggu-tunggu itu adalah hasil dari kerja konsultan.
“seperti halnya UKL/UPL itu merupakan kewenangan konsultan yang di tunjuk perusahaan, jika mereka cepat mengerjalan UKL/UPL selanjutnya menyerahkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), nah baru di keluarkan rekomendasi oleh DPRKPLH ke BP2T untuk segera menerbitkan ijin,” jelas Sekda yang juga mantan kepala BP2T Tala ini.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook