PEMKAB TALA

Kembali Pertahankan Yang Ke 6 Kalinya

INFOTANAHLAUT.COM-Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya berturut-turut sejak tahun 2012 lalu.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 di serahkan di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Rabu (22/5/2019).
Kepala perwakilan BPK Provinsi Kalsel Tornanda Syaifullah menyerahkan hasil audit kepada wakil ketua DPRD Tala Chairudin Anwar dan bupati Tala H.Sukamta, serta seluruh kepala daerah lainnya di Kalsel.
Bupati Tala H Sukamta menyebut, jika WTP yang kembali di raih Kabupaten Tanah Laut adalah yang ke enam kalinya, ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, karena pada dasarnya untuk tata kelola keuangan daerah tidak serta merta berpuas diri setelah mendapat WTP.
“Kita tidak lantas berpuas diri dengan WTP yang terima ke enam kalk, tapi berharap bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Tanah Laut terus semakin membaik, tingkat kesalahan terus semakin kecil sehingga ini memacu semangat dalam tata kelola keuangan,”ujar bupati Tala.
Dalam kesempatan tersebut bupati juga mengharapkan kerjasama seluruh SKPD dan ASN di Tala agar bekerja lebih tertib, lebih taat pada aturan perundang-undangan dan yang paling utama berhati-hati dalam mengelola keuangan.
Sementara itu kepala BPK RI perwakilan Kalsel Tornada Syaifullah mengapresiasi kabupaten/kota yang semuanya berhasil meraih WTP.
Tornanda juga menyebut agar prestasi yang telah di capai bisa kembali di pertahankan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tornanda juga menyebut, ada permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian di antaranya, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, penata usahaan persediaan dan aset tetap yang belum tertib, ketidak lengkapan pertanggung jawaban dana hibah di antaranya berupa NPHD dan laporan penggunaan dana hibah.
“Untuk asset milik daerah masih belum sepenuhnya tertib, di harapkan asset-asset yang telah di gunakan oleh instansi lain atau di gunakan oleh BUMD harus segera dilakukan serah terima dan di tetapkan Perdanya. Jangan sampai ada asset yang di beli telah di gunakan tapi pengalihan asset tersebut tidak jelas. Masih di temukan di kabupaten/kota seperti ini,”ungkapnya.
Bupati Tala pun menanggapi apa yang di sampaikan kepala BPK RI perwakilan Kalsel yang menyebut jika ada temuan pihaknya akan mengusahakan sebelum 60 hari langsung tindak lanjuti dan di selesaikan.Tung

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook