PUBLIK

Komisi 3 Cros Cek 3 Perusahaan Air Mineral

INFOTANAHLAUT.COM-Komisi 3 DPRD yang di ketuai oleh Ihkwan Hariri, Senin (6/3) kemarin melakukan cros cek ke 3 buah perusahaan yang memproduksi air mineral kemasan. Dalam cros cek tersebut, Komisi 3 tidak sendiri namun bersama dinas terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, serta Dinas ESDM dari provinsi Kalsel.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT. Bandangan Tirta Agung (prof), PT. Tirta Sukses Perkasa (Club), PT. Sari Guna Prima Tirta (Cleo).

Dalam cros cek tersebut informasinya masih belum beresnya masalah perijinan maupun pajak ke daerah.

Ketua komisi 3 DPRD Tala Ihkwan Hariri usai melakukan kunjungan mengatakan, awalnya ada rapat sebanyak 2 kali dengan organisasi perangkat daerah BPKAD, yakni tanggal 26 Januari yang membahas masalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kemudian pada tanggal 1 Februari bersama dinas tehnis lainnya yang menyikapi adanya kondisi keuangan daerah yang trendnya mengalami penurunan, termasuk adanya pengurangan 15 persen.

“atas dasar itulah komisi 3 membicarakan tentang bagaimana mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi, dimana sektor yang belum tergali dan yang cukup lumayan bagus adalah pajak air tanah, maka di ambilah 3 sampel perusahaan tersebut untuk tahap awal,”jelasnya.

Ia menambahkan, hasil di lapangan di temukan adanya ijin yang sudah habis per Janurai 2017, karena ijin sekarang di tarik ke provinsi, maka Dinas ESDM provinsi yang menjelaskannya, sementara kalau menyangkut pajak tetap ke Kabupaten Tanah Laut. Hasil lain yang di temukan adalah dalam pembayaran pajak ada yang tidak sebulan sekali, sementara kalau aturan di Peraturan Daerah (Perda) pajak di bayarkan sebulan sekali, dan kalau telat maka ada tambahan sebesar 2 persen.

Sementara ada hal yang menyangkut perhitungan jumlah produksi yang di hasilkan perusahaan, dimana daerah mendapatkan 15 persen dari jumlah produksi, kemudian adanya perhitungan menyakut air baku, dimana daerah hanya mendapatkan Rp 800 rupiah per kubik, dan hal itu di nilai komisi 3 sangat kecil.

Selanjutnya terang Ihkwan,perusahaan di berikan kesempatan untuk membayar pajak ke daerah, dan kedepannya sepakat untuk kembali dilakukan peninjauan ulang serta dalam pengukuran penggunaan air baku menggunakan alat ukur oleh BPKAD maupun perusahaan agar angkanya real.baz

 

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook