PUBLIK

Kota Ditata Desa Dibina Dicermati Komisi 3

INFOTANAHLAUT.COM-Sudah sebagai kewenangannya melakukan pengawasan,wakil rakyat yang duduk di DPRD Tanah Laut pun menjalankan fungsi pengawasannya.
Salah satunya komisi 3 DPRD Tala,dalam hal pengawasan tidak semata turun kelapangan,namun juga meminta hasil laporan progres dari SKPD terkait dengan visi dan misi bupati.
Senin (27/1) Komisi 3 DPRD Tala melakukan rapat kerja bersama salah satu satker terkait visi misi bupati yakni Dinas Perumahan Rakyat,00Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tala. Satker ini di yakini sebagai salah satu satker yang berkenaan dengan visi dan misi bupati Tala dengan takeline “Kota Ditata Desa Dibina”.
Ketua komisi 3 DPRD Tala H.Arkani usai rapat kerja mengatakan,dalam rapat kerja bersama DPRKPLH pembahasan tentang program kerja tahun 2020 sesuai dengan APBD 2020 yang salah satunya menyoroti visi misi bupati kota di tata desa di bina.
“Hampir tidak ada perubahan. Secara fisik perubahan tidak terlihat,wajar saja masyarakat mempertanyakan dari program tersebut,”kata Arkani.
Ia menambahkan,Komisi mengkonfirmasi anggaran tahun 2020 ke DPPKPLH. Program tata kota dan kebersihan yang sudah di anggarkan Rp 25 miliar. Meliputi penerangan jalan umum Rp 10 miliar,pertamanan dan RTH Rp 3,3 miliar, kebersihan dan limbah Rp 11,5 millar.
Komisi 3 berharap di tahun ini betul-betul di siapkan Grand Desainnya,wajah kota Pelaihari mau di jadikan seperti apa.
Menurut Arkani pula,secara rinci kepala DPRKPLH tidak bisa menyampaikan kadis karena bidang yang berkompeten langsung saat raker tidak hadir.
Secara umum untuk penaraan kota ada di anggarkan Rp 25 miliar itulah yang harus di maksimalkan, termasuk Grand Design juga belum di terima oleh komisi 3.
Dalam raker bersama DPRKPLH juga di bahas progres lainnya seperti penanganan perumahan rakyat dan kawasn permukiman. Komisi 3 menilai belum ada progres yang signifikan,karena masih mengumpulkan data-data dari Kementerian terkait.
“Tahun ini pembebasan lahan di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap seluas 2 hektar yang di khususkan bagi rumah nelayan.
Polanya terang Arkani,rumah statusnya pinjam pakai,jika nelayan sudah bisa membuat rumah,maka di serahkan ke nelayan lain,dan sudah di anggarkan sebesar Rp 200 juta dari APBD perubahan 2019 lalu.
Di ungkap pula dalam raker tersebut tentang UPT Laboraturium yang ada di DPRKPLH Tala.
Pada laboraturium tersebut di anggarkan Rp 1 milliar ada APBD tahun 2020, dan keberadaan laboraturium sendiri sudah bersertifikasi,hanya saja kini kendalanya adalah tenaga analis yang sudah di latih malah di mutasi ke Dinas Kesehatan Tala,sehingga mempengaruhi kerja laboraturium UPT Laboraturium DPRKPLH,ucap Atkani.
Pada UPT Laboraturium sendiri bisa menghasilkan kontribusi pendapatan daerah,karena jasa pada laboraturium ini di gunakan pihak ke 3 atau perusahaan untuk melakukan bermacam uji sebanyak 30 item dan tentunya ada budgetnya.
Menurut Arkani pula,pada target pendapatan daerah lewat UPT Laboraturium ini di target pendapatan sebesar Rp 175 sampai Rp 250 juta. Perusahaan yang wajib menggunakan jasa laboraturium atau uji lab yang ada sebanyak 30 item tersebut. Tahun ini ada 15 perusahan yang menggunakan laboraturium teraebut.
Menutup rapat kerja komisi 3 dan DPRKPLH Tala juga di lihat terhadap program tata lingkungan.
Di sebutkan Arkani,Kabupaten Tanah Laut dapat juara 3 nasional yakni kepada Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari,dimana desa tersebut mendapakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kahutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim (Proklim).
Untuk pembinaan Proklim tetap berada pada dinas bersangkutan dan kepala desa setempat. Tahun ini ada 7 desa untuk menuju Desa Proklim,serta sudah di anggarkan sebesar Rp 660 juta di tahun 2020 dalam APBD 2020.
Sementara itu menurutnya,adanya program proklim mengurangi dampak perubahan iklim.Termasuk dampak cuaca dan lingkungan seperti halnya di Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari ada peraturan tidak boleh merokok di sembarangan bahkan di rumah pun di atur tempatnya,dan tidur menggunakan kelambu. Maka dari itulah di kembangkan pada 7 desa,utamanya pada desa di sekitar eks lokasi tambang batu bara.
Masalah penataan kota kata Arkani, perlu koordinasi dengan beberapa SKPD dan terintegrasi. Misalnya dengan DPUPRP dengan Bappeda atau lainnya yang tersangkut masalah penataan kota,itulah komisi 3 yang belim melihat Grand Designnya.Tung

1
50%
like
0
0%
love
1
50%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook