PUBLIK

Manajemen GMK Tidak Full Bayar THR

INFOTANAHLAUT.COM- Perusahaan besar bidang perkebunan kelapa sawit PT. Gawi Makmur Kalimantan (GMK) yang berada di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar, ternyata oleh pihak manajemen tidak membayarkan secara full (penuh) Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan karyawannya.
Atas tidak penuhnya pembayaran THR ini, karyawan sebanyak 186 orang di bagaian tenaga panen dan loading TBS Kebun Barat pun resah dan mengadukan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala, agar kekurangan pembayaran THR itu segera bisa di penuhi pihak manajemen.
Sepeti yang di utarakan W salah seorang karyawan GMK bagian panen yang sudah bekerja dari tahun 2010 lalu, Selasa (18/7) kemarin mengatakan, memang untuk waktu bekerja kadang terhalang faktor cuaca seperti hujan, sehingga tidak bisa melakukan kerja, belum lagi kendala kalau pabrik mengalami kerusakan, dan untuk THR di terima sebesar Rp 2.098.000 yang seharusnya menerima sebanyak Rp 2.264.500, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 166.063 dan itu berlaku kepada semua karyawan.
“harapan agar manejemen perusahaan bisa membayarkan full THR, dan tidak sampai tersisa-sisa seperti itu,” ungkapnya.
Dari keseluruhan besarnya pembayaran THR yang tidak full dari manajemen tercatat ada sebesar Rp 78.623.129 rupiah yang mengedap di manajemen dan yang seharusnya di bayarkan ke karyawan.
Besaran kekurangan dana THR itu sendiri bervariasi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Ada yang kurang Rp 100 ribuan, Rp 200 ribuan, sampai Rp 900 ribuan.
Sementara itu manajer HRD PT. GMK Muhammad Siti Santoso saat di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, Rabu (19/7) di konfirmasi soal pembayaran THR tidak full ini mengatakan, pembayaran tersebut memang berdasarkan keadilan di antara status karyawan ada, baik itu yang lepas dan harian. Sementara menyangkut UU tentang pembayaran THR tetap kami penuhi.
“perusahaan pasti tidak akan melanggar, secara normatifnya tidak akan melanggar dan tidak ada niatan tidak membayarkan THR ke karyawan, namun semua di lihat kinerja, contohnya apakah saat panen karyawan bekerja atau tidak, jadi bukan lantas di potong tapi di lihat dari tingkat kehadiran. Permasalahannya sekarang adalah status yang di cari kejelasan di mana normatif hukumnya, perusahaan tidak mau janji, kalau memang itu normatif perusahaan juga menggandeng Permasalahan Hubungan Industrial (PHI) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan jika secara UU sesuai harus bayar, perusahaan pasti membayarkannya,” bebernya.
Ia menambahkan, jangan sampai nantinya hal ini melebar atau ada pihak ketiga yang memanfaatkan hal ini, apalagi kalau memakai ilmu pokoknya, maka sudah lain cerita, yang jelas perusahaan akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pembayaran THR ke karyawan.
Di tempat yang sama kepala bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Maria Ulfah.S.Psi mengatakan, atas laporan tidak fullnya THR di bayarkan sudah dilakukan dengan peninjauan ke lapangan pada tanggal 21 Juni 2017 lalu dan langsung komunikasi dengan manajelen GMK termasuk dengan serikat pekerjanya.
Hasil dari klarifikasi bahwa memang benar tidak full THR di terima karyawan.
“GMK membuat aturan sendiri terkait pembayaran THR, dan di sarankan ke manajemen untuk mengikuti SE Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 3/2017 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Pembyaran THR Keagamaan tahun 2017 dan SE dari bupati Tala terkait pembayaran THR tahun 2017 kepada seluruh perusahaan di Tanah Laut tertanggal 13 Juni 2017 nomor 560/383/HIPK-PK/VI/2017 tentang Pembayaran THR Keagamaan tahun 2017, yang di jelaskan dalam nomor 2 point b, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka di berikan secara proprosional sesuai dengan perhitungan masa kerja di bagi 12 bulan dan di kalikan satu bulan upah, dan THR wajib di bayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dinas sendiri meminta ke manajemen untuk membayarkan kekurangan THR itu,” jelas Maria.
Menurut Maria pula, yang benar itu pembayaran sesuai dengan gaji bukan UMP, kepada serikat pekerja juga di perkenankan untuk melakukan konsultasi langsung kepada pihak pengawas ketenaga kerjaan yang sekarang wewenangnya berada di Provinsi Kalsel apabila tidak mencapai kata sepakat untuk proses pembayaran THR itu.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook