HUKUM

Mantan Kades Lapor, Warga Balik Lapor

INFOTANAHLAUT.COM- Awalnya, sebidang tanah berukuran 23 x 17 meter persegi di persimpangan Puskesamas Rt 3 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin itu di kuasai Junaidi mantan kades yang ke 4 dan mendirikan warung minum semasa jabatannya. Lahan itu pun di lakukan pembersihan oleh warga dengan cara gotong royong pada hari Jum’at (23/3) pekan tadi.
Saat gotong royong berlangsung, warga menebang beberapa pohon yang sudah di tanam mantan kades di antaranya pohon Nangka. Atas penebangan pohon Nangka itulah mantan kades tidak terima dan melaporkan ke Polsek Pelaihari dengan masalah yang di bawa yakni unsur pengrusakan.
Di mediasi beberapa anggota Polsek Pelaihari warga pun mendatangi rumah mantan kades dengan maksud meminta maaf. Selang beberapa hari ternyata di lahan desa itu ada sersertifikat atas nama mantan kades, maka warga balik melaporkan mantan kades ke Polres Tanah Laut, Rabu (28/3).
Kedatangan warga ke Polres Tanah Laut cukup banyak, namun hanya 5 orang perwakilan yang akhirnya masuk ke kantor Polres guna duduk bersama pihak Kepolisian.
Buli tokoh mayarakat sebagai juru bicara warga usai pertemuan dengan pihak Polres mengatakan, Alhamdulillah laporan warga di terima pihak Polres dan kami sampaikan apa adanya bahwa lahan tersebut memang lahan desa berdasarkan peta yang di terbitkan Dinas Transmigrasi. Gambar peta pun kami serahkan ke Polres untuk di pelajari.
Buli menambahkan, selama dalam proses di pelajari Kepolisian, kami di minta untuk tetap menjaga suasana di desa tetap kondusif, terlebih Tanah Laut akan menghadapi Pilkada, namun kami meminta pihak Polres untuk segera memberi keputusan karena ini berkaitan dengan massa.
“kenapa lahan desa bisa diakui milik mantan kades, dan kalau bersertifikat dari mana dapatnya, padahal sudah terang lahan itu sesuai peta adalah lahan desa, harusnya mantan kades legowo karena itu lahan desa, untuk itulah warga datang ke Polres untuk melapor balik mantan kades lantaran adanya sertifikat di lahan desa tersebut, agar mantan kades mengembalikan lahan desa,” beber Buli.
Sertifikat tersebut lanjut Buli terbitnya tahun 2008 di saat mantan kades masih menjabat. Sementara di lahan tersebut rencananya mau di bangun sebuah bangunan berupa pos Pemilu Bersih untuk percontohan Pemilu di Tala yang aman.
Sementara itu mantan kades Tirta Jaya yang ke 4 Junaidi saat di sambangi kerumahnya tidak menolak kedatangan Infotanahlaut.com guna konfirmasi. Junaidi sendiri tidak mempersalahkan jika ada pihak pers konfirmasi dengannya terkait masalah lahan tersebut. Bahkan sang isteri pun menyuguhkan hidangan air teh. Sambil mengisap beberapa batang rokok oleh mantan kades ini tetap terlihat tenang, hal itu agar suasana bisa tetap santai dan tenang di tengah konflik mantan kades dengaan warga.
Junaidi memaparkan, awalnya saat Sunarto kepala desa yang ke 2, saya memohon kepadanya yang notabenya saya dulu pecahan KK dari transmigrasi dan tidak dapat jatah. Permohonan ke Sunarto minta di carikan tempat untuk buka usaha dan bangun rumah dengan status lahan yang jelas, maka di pilihlah di lahan tersebut minimal minta bukti ganti rugi lahan itu. Waktu berlalu di tanyakan apakah ada surat tanah segel atau sporadik, oleh Sunarto tidak memberikan hingga sampai habis masa jabatannya, namun saya sudah pegang bukti ganti rugi.
Jabatan Sunarto pun habis dan di gantikan Didik. Semasa Didik tidak ada keributan soal tanah hingga sampai habis masa jabatan.
Junaidi mengatakan pula, saat menjabat masyarakat mengajukan semacam program Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan di dapatlah 20 titik yakni di Rt 7 dan Rt 3, sementara untuk mengajukan sertifikat harus ada fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Segel atau sporadik asal tanah tersebut.
“berhubung era Sunarto dan Didik tidak ada di berikan sporadik saat mengajukan, maka saat menjabat saya buat sporadik dengan dasar bukti ganti rugi dari era Sunarto, di samping saksi-saksinya juga ada walau sekarang sebagian sudah meninggal dunia, sebagian saksi juga ada yang masih hidup yakni ketua Rt 3 Solikin, maka dengan itulah bisa timbul sporadik dan langsung di ajukan ke 20 titik tersebut hingga terbitlah sertifikat,” bebernya.
Sertifikat dapat terbit setelah pasca pengukuran oleh BPN selama 3 bulan lantaran tidak ada pihak yang komplain.
“lantas yang di adukan kok punya saya sendiri, padahal ada 20 sertifikat lainnya, dan yang saya adukan masalah pengrusakan bukan masalah tanahnya,” kata Junaidi.
Mantan kades ini berharap adanya keadilan dalam masalah lahan ini sebab ia tidak sendiri memiliki sertifikat tersebut, jika yang memiliki sertifikat juga bisa mengembalikan lahan ke desa, mantan kades pun dengan ihklas pula mengembalikan lahan ke desa.
Harapan pihak kepolisian segera mengambil solusi atas persoalan ini di samping semua data telah di berikan mantan kades maupun data dari warga.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook