PEMKAB TALA

Mau Pindah Tugas Perhitungkan Dengan Matang

INFOTANAHLAUT.COM- Barangkali hal ini menjadi satu perhitungan yang tepat, akurat dan matang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ingin mengajukan pindah ke dinas lain sesuai formasi yang di butuhkan seperti ke Pemprov Kalsel, maka harus benar-benar di matangan sematang-matangnya, jangan sampai kelak usulan pindah di setujui di daerah asalnya, lantas di SKPD yang di tuju untuk pindah malah menolaknya, maka hal itu jelaslah menjadi sebuah komitmen resiko yang harus di terima oleh ASN, karena jabatan semula ASN di tempat asal pun ikut di cabut.
Saat ini seperti segenap ASN di eks Dinas Pertambangan dan Energy (Distamben) Tala yang kewenangan sepenuhnya berada di Pemprov Kalsel. Semua yang menyangkut aset Distamben Tala mulai dari kendaraan roda dua, empat, hingga sampai semua peralatan seperti Global Position System (GPS) semuanya di bawah kewenangan Distamben provinsi Kalsel, termasuk aset bangunan Distamben yang berada di jalan A.Syairani hingga kini hanya mangkrak.
Seperti halnya pemindahan status kewenangan mulai dari karyawan sampai asetnya ke Pemprov Kalsel di Distamben Tala, maka sejumlah ASN di Distamben pun harus di distribusi menyebar ke beberapa SKPD lainnya di Pemkab Tala.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tanah Laut Husein Irianta, Jum’at (25/5) pekan tadi mengatakan, memang ada sebagian ASN yang mengajukan pindah ke SKPD sampai ke Pemprov Kalsel.
“prosedurnya ASN mengajukan permohonan ke bupati, dan permohonan di setujui namun demikian otomatis jabatan ASN di tempat asalnya pun di cabut, dan BKD yang mencabutnya, nah dalam perjalanannya ternyata SKDP yang di hendak di tuju menolaknya, maka otomatis ia pun tidak punya jabatan lagi di SKPD asalnya saat balik lagi ke Tanah Laut, pendek kata merintis lagi atau menjadi staf,” papar Husein.
Ia menambahkan, yang pindah biasanya yang punya basic tehnis seperti tambang, dan memang ada di SKPD lain yang memang membutuhkan formasi kosong, dan formasi sendiri tidak harus jabatan struktural.
Kewenangan lain selain Distamben yang pindah kewenangan Pemprov Kalsel yakni Dinas Kehutanan. Namun dinas kehutanan langsung membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan hanya kepala dinasnya yang tidak ikut ke Pemprov.
ASN yang ingin pindah ke SKPD lain di luar Kabupaten Tanah Laut harus benar-benar memperhitungkannya dengan tepat, jangan sampai pengajuan pindah di setujui lantas tempat yang di tuju malah menolaknya, sakitnya tuh jelas banget karena tidak lagi punya jabatan dan kembali menjadi staf kalau ia kembali ke Tanah Laut, tutup Husein.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook