PUBLIK

Membangun Akuntabilitas Dan Transparan

INFOTANAHLAUT.COM-Sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, di lingkungan birokrasi, sudah saatnya di bangun transparansi dan akuntabilitas di semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), demikian di utarakan wakil bupati Tala H Sukamta, Rabu (12/4).
Wabup menjelaskan, termasuk yang di dalam transparan itu yakni menyangkut waktu yang jelas, prosedur yang jelas, biaya yang jelas, jangan membuat persyaratan tambahan, dan jangan menambahkan biaya yang tidak ada dasar hukumnya. Di contohkan seperti halnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD H Boejasin Pelaihari, dimana di BLUD itu tata kelola keuangannya yang masih di atur dalam Perda, sehingga tidak bisa semena-mena melakukan pungutan kepada masyarakat.
“di BLUD itu ada istilah Diskresi atau mengatur keuangannya sendiri, dimana itupun berdasarkan pada bisnin plan, bukan soal profit, tapi bagaimana dalam kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan itu sendiri, karena profit akan mengikut dan profit bukan tujuan utama,” jelas wabup pula.
Ia menambahkan, uang yang di terima BLUD itu selajutnya di belanjakan sesuai dengan apa-apa yang di butuhkan, karena dalam bisnis plan itu pula akan terlihat mana yang di biayai oleh pemerintah dan mana yang di biayai oleh BLUD itu sendiri.
Senada dengan itu, pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Kendaraan Bermotor (UPT-PKB) pada Dinas Perhubungan Tanah Laut, membangun tranparansi dan akuntabilitas telah dilakukan.
Di jelaskan Afrizal Akbar selaku kepala UPT-PKB Disnas Pehubungan mengatakan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta menindak lanjuti Peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Pungli, maka di UPT-PKB pun menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pembayaran retribusi kendaraan bermotor di jalan, yang di tetapkan tanggal 7 Maret 2017 nomor 21 tahun 2017.
Selain itu tambahnya, Perbup yang telah di keluarkan itu pun di tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama atau Mou (Memorandum Of Understanding) dengan pihak bank Kalsel cabang Pelaihari sebagai tempat untuk pembayaran dan penyetoran retribusi PKB di jalan nomor 550/1333/Dishub dan nomor 1/Mou/UMP-PLH/2017 tertanggal 31 Maret 2017, dan Mou itu sendiri berlaku selama 5 tahun.
“pembayaran retribusi oleh pemohon PKB di setorkan ke kas bank Kalsel yang berada di Badan Pendapatan Daerah (BPD), atau di samping kanan dari kantor Dishub,” jelasnya.
Mengenai tata cara pembayaran PKB tersebut yakni pemohon yang melakukan pengujian di UPT-PKB Dishub, setelah kendaraan bermotor (Ranmor) di nyatakan lulus uji, maka selanjutnya di terbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan SKRD itulah oleh pemohon di bayar ke kas bank Kalsel yang nantinya di berikan bukti validasi. Dari bukti validasi itulah selanjutnya oleh UPT-PKB di berikan buku KIR yang di terbitkan oleh UPT-PKB Dishub.
“dengan cara dan prosesdur itulah, maka adanya praktek pungli tidak bisa lagi di temukan, dan inilah bentuk komitmen untuk memberangus Pungli,” ucapnya pula.
Tidak cukup sampai di situ, di bagian UPT-PKB Dishub juga memberikan kesempatan kepada pemohon (masyarakat) untuk mengisi yang namanya survei indeks kepuasan masyarakat dengan sistem digital, artinya kepada pemohon yang telah mengajukan pengujian di minta mengisi survei indeks kepuasan tersebut, apakah mereka puas atau tidak puas dengan pelayanan yang telah di berlakukan.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook