PEMKAB TALA

Memfiktipkan Kegiatan Pertanda Niat Jahat

INFOTANAHLAUT.COM-Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar,hendaknya oleh kades dan jajarannya menggunakan dana desa tersebut dalam hal yag logis,dan yang penting tidak terlalu membebani anggaran desa,demikian hal tersebut di utarakan bupati Tala H.Sukamta saat memberikan arahan kepada seluruh kades dan sekdes se Kabupaten Tanah Laut dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan pemeriksaan,temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeiksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Tala,Selasa (17/12) di gedung Balairung Tuntung Pandang.
Sukamta menjelaskan,evaluasi kinerja jangan pada akhir tahun,karena bisa menumpuk,namun lakukanlah dalam 1 semester atau 6 bulan sekali.
Diakui, Sekretaris Desa (Sekdes) masih kurang pahami tata aturan pengelolaan keuangan desa.
“Sekdes itu harus sevisi dan misi dengan kades,menganggarkan kebutuhan desa di harapkan pada tahun 2020 yang sifatnya konstruksi hendaknya di kurangi karena anggarannya pasti besar,”kata Sukamta.
Sukamta pun mencontohkan,jika ingin beli laptop maka cukup yang harga Rp 5 atau Rp 7 juta,jangan yang Rp 20 juta, bahkan kalau bisa beli PC saja, karena kalau laptop itu bisa di bawa kesana kemari,atau bahkan nanti di pakai mainan sama anak di rumah. Isi laptop juga aplikasi yang berhubungan dengan kebutuhan desa.
Terhadap dana desa, dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Penggunaan dana desa adalah untuk membangun desa dengan melakukan inovasi-inovasi.
Lebih lanjut Sukamta mengutarakan, pengembangan di desa contohnya bidang wisata bisa di gunakan melalui dana desa,seperti halnya pada Desa Tajau Pecah di Kecamatan Batu Ampar, Menteri-menteri sering datang ke desa ini,maka bisa di jadikan contoh bagi desa-desa yang lain dengan mengambil sisi keberhasilan sebuah desa.
Terhadap catatan-catatan yang di berikan Inspektorat Tala tentang penggunaan dana desa jangan terulang lagi. Jangan memfiktipkan kegiatan,karena itu sudah pertanda ada niat jahat.
Memenjarakan orang itu rugi dua kali,pertama uang tidak kembali dan negara memberi makan saat di penjara. Itulah makanya kalau tidak paham sering-sering koordinasi dengan Inspektorat,tutup Sukamta.
Sementara itu Sutrisno kepala Inspektorat Tala menyampaikan,yakin kades dan jajaran selalu perpedoman pada aturan karena takut nantinya berurusan dengan hukum.
Temuan soal dana desa ada dari kades ada yang masih menjabat atau yang sudah purna tugas.
“Inspektorat masih di kritik dengan satu pertanyaan,kenapa kok desa ini di obok-obok setiap tahunnya,”kata Sutrisno.
Desa adalah lembaga resmi,ada namanyan Planing,Pengorganisasian,pelaksanaan dan Pengawasan oleh bupati,Inspektorat di tunjuk untuk membantu bupati dalam hal pengawasan,Badan Perwakilan Desa (BPD) juga berperan sebagai pengawas.
Temuan-temuan soal dana desa ada dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di laporkan Inspektorat pula, dana desa merupakan prioritas pemeriksaan sifatnya nasional di tahun 2020.
Inspektorat pun punya dasar hukum memeriksa dana desa. Ada 522 temuan dari 152 desa tahun 2018.
Dalam rakor selanjutnya di lakukan diskusi dan tanya jawab bersama nara sumber yang turut di ikuti pula bupati Tala,kepala inspektorat dan kepala DPMD Tala.
Para nara sumber sendiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD),Inspektorat serta Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).Tung

2
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook