PERPAJAKAN

Minta Sisa Temuan ADD 102 Desa Tahun 2019 Dituntaskan

INFOTANAHLAUT.COM-Sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo,bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) masyarakat dan LSM boleh melakukan pengawasanya.
Barangkali di Indonesia ada saja aparat-aparat desa yang terjerat hukum korupsi dalam penggunaan dana desa secara koorporasi.
Di Kabupaten Tanah Laut sendiri ada saja temuan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat atas dana-dana desa tersebut.
Di tegaskan bupati Tala belum lama tadi saat di gelarnya rakor bagi aparat pemerintahan desa se Tanah Laut,Sukamta dalam keterangan persnya mengatakan, dari perjalan di tahun 2018 dan 2019 lalu tercatat ada sebanyak 102 desa menjadi temuan dan mencapai angka Rp 3,6 milliar lebih yang sudah dilakukan audit oleh Inspektorat.
“Temuannya itu yang bersifat material,dengan usaha kerja keras sudah bisa di selesaikan separonya yakni Rp 1,8 miliar,jadi masih ada Rp 1,8 milliar lagi yang harus di selesaikan agar tidak bermasalah ke masalah hukum,dan semua di selesaikan secara internal pemerintahan,”kata Sukamta.
Ia menambahkan,itulah makanya semua kepala desa di undang dalam rakor sekiranta kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun 2020 tidak berulang,mumpung masih penyusunan APBD Desa.
Sukamta juga menekankan,bagi pejabat sekretaris desa selaku pengendali tata kelola keuangan juga harus memahami. Hal ini di cermati lantaran sebagai pejabat sekretaris desa tidak bekerja secara maksimal di dalam melakukan pengendalian tata kelola keuangan.
Sebegai verifikasi kadang tidak maksimal,selain itu juga perlu adanya pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa yang masih sangat rendah.
Bercermin dari itu Sukamta di tahun ini pula akan melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) kepada pemerintahan desa yang menyangkut barang dan jasa,perpajakan, tata kelola keuangan dan menyangkut hal-hal lainnya,sehingga mereka terbekali betul.
Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan,yang terpenting dalam penyusunan APBD Desa,karena jika belum di susun,maka apakah nantinya apakah akan di tahan dulu menyangkut penyaluran,karena pasti ada sanksinya bagi aparat desa yang menyusun APBD Desa tidak sesuai dengan aturan,tutup Sukamta.
Sementera itu Mulyono Kades Bumi Jaya mengungkapkan,Inspektorat selaku penasehat desa,dimana dalam kegiatan di desa pasti ada yang namanya audit,sehingga bagi aparat desa pun bisa berhati-hati dalam penggunaan dana desa,ucapnya.
“Diakui yang namanya kendala dan masalah selalu ada setelah di aduit Inspektorat,namun bersama perangkat pemerintah desa lainnya di selesaikan,”tutup Mulyono.Tubg

3
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook