HUKUM

Oknum Aparat Desa Diduga Lakukan Pungutan

INFOTANAHLAUT.COM-Di saat-saat presiden RI Joko Widodo tengah gencar memberangus Pungutan Liar (Pungli) di bumi Nusantara, namun barangkali bagi oknum aparat di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari seolah tak gentar dengan program dari Joko Widodo tersebut.
Buktinya, bagi E warga Desa Sungai Riam yang menjadi korban atas pungutan yang dilakukan oknum aparat desa berinisial B dalam hal administrasi surat tanah milik orang tuanya. Dan B tak segan-segan meminta uang ke E sebesar Rp 500 ribu, dimana untuk per 1 berkas oleh oknum B mematok seharga Rp 250 ribu.
Awalnya E yang mendatangi rumah B oknum aparat desa tersebut, dan untuk kelancaran dalam pengurusan tanah E di minta uang cash sebesar Rp 500 ribu oleh B, karena memang ada dua berkas milik orang tuanya.
Kamis, (6/4), E di hadapan awak media mengungkapkan semuanya.
Kejadiannya sudah berlangsung 1 bulan lewat, padahal untuk ada program Pendafran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari presiden Joko Widodo, oknum aparat desa tersebut ada yang mendatangi ke beberapa rumah warga, ujar E.
“saya sudah konfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Laut bahwa memang tidak ada pungutan satu rupiah pun, sementara hal serupa juga di alami warga lain, dan informasi dari BPN untuk wilayah Desa Sungai Riam untuk tahun 2018 ada sebanyak 400 sertifikat, dapat di bayangkan berapa ratus juta akan di keruk oknum tersebut jika Rp 250 ribu di kalikan 400 berkas,” ucap E pula.
Pungutan oleh B di kuatkan dengan adanya kwitansi di mana tertera dalam kwitansi “administrasi surat tanah desa 2 berkas tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp 500 ribu yang di tandatangani oleh B”.
Hal lain yang menguatkan adanya pungutan yang dilakukan oleh B kepada E melalui pesan di Whats App (WA) sebanyak 2 kali yang tertulis dalam bahasa Jawa.
Kalau kalimat pesan di WA pertama B kepada E tertulis “Iso wae kumpul karo aku, opo neng balai deso yo iso, dana 250 kui ge bayar pajak tanah sampian, trus materai yang buat ngisi banyak, sama ngisi data dan lain-lain habis bro”. (Bisa saja kumpul sama aku, apa dib alai desa juga bisa, dana 250 tersebut untuk bayar pajak kamu, terus materai yang buat ngisi banyak, sama mengisi data lain-lainnya)
Kemudian di kalimat pesan WA yang kedua tertuli “Akhir bulan iki wes mari” (Akhir bulan ini sudah selesai).
Menurut E pula, sementara jika menyangkut soal PBB tanah tidak ada tunggakan dan sudah di lunasi, tapi kenapa ada bunyi untuk bayar pajak tanah, ujarnya seraya memperlihatkan bukti pembayaran PBB.
Sementara itu Ahmad Yani selaku kepala BPN Tala saat hendak di konfirmasi juga merasa terkejut atas laporan adanya pungutan tersebut.
Ia menjelaskan, memang sejauh ini belum ada aduan langsung dari masyarakat yang menyangkut masalah administrasi tanah, namun demikian dengan adanya informasi ini BPN harus ambil sikap, paling tidak mengidentifikasi atas informasi ini, ujarnya.
“paling tidak pula BPN memperingatkan kepada aparat desa bahwa yang dilakukan itu sangat tidak boleh, tehnisnya perlu ada Peraturan Bupati (Perbup) sesuai adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), menteri Dalam Negeri, dan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 25 SKB/V/2017, nomor 590-3167A/2017, dan nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sitematis dan dalam program PTSL ini semuanya di tanggung oleh APBN, sementara yang di bebankan kepada masyarakat itu hanya pra sertifikasi serta pajak tanah atas bangunan,” jelasnya.
BPN sendiri menyangkut pungutan tersebut hanya mengingatkan bahwa tidak ada pungutan semacam itu, namun langkah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan secepatnya dilakukan, akan tetapi jika masih dilakukan tentunya sesuai Inpres nomor 2 tahun 2018 maka akan di tangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Sat Pol PP tingkat kabupaten.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook