SOSIAL

Pekerja Proyek APBD Wajib Ikuti 2 Jaminan BPJS

INFOTANAHLAUT.COM- Kini,setiap buruh atau pekerja yang mendapat pekerjaan proyek dari sumber dana APBD Kabupaten Tanah Laut, para pekerjanya wajib di ikutkan dalam program BPJS dan juga berlaku bagi karyawan musiman maupun borongan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tala Masturi, Rabu (6/2/2019) mengatakan, bagi pekerja baik itu musiman yang keterkaitan dengan jasa kontruksi dan pengerjaannya bersumber dari APBD mereka tidak lepas dari yang namanya kecelakaan kerja. Selain itu resiko kematian selama proses pekerjaan juga acap kali juga menjadi resiko.
“Normalnya mereka di lindungi dengan jaminan kecelakan dan kematian,”kata Masturi.
Upaya memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja proyek APBD Tanah Laut pun seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) bupati Tala nomor 560/450/HIPK-PK/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tentang Kepersertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Proyek Jasa Konstruksi, dimana dalam point ke 3 lembar kedua menyebutkan setiap SKPD mewajibkan setiap badan usaha atau penyedia jasa konstruksi/konsultasi yang akan melaksanakan proyek konstruksi, untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program sosial ketenagakerjaan di BPJS ketenagakerjaan setempat sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan, atau sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) di tanda tangani.
Lebih lanjut Masturi menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari adanya Mou Pemkab dengan BPJS ketenagakerjaan, intinya badan usaha pemenang proyek APBD di persyaratkan agar badan usahanya ikut BPJS ketenagakerajaan. Kemudian sejalan dengan Peraturan Bupati di atas, ada pula di isyaratkan mengatur penerapan perijinan sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang ranahnya ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tala.
Di jabarkan, badan usaha yang menang lelang pekerjaan dari sumber APBD Tanah Laut, ketika memulai pekerjaan otomatis butuh pekerja, itulah yang disebut pekerja konstruksi sampai pekerjaan selesai. Pekerja juga di wajibkan bayar premi dan perhitungan premi di hitung dari nilai kerja kontrak yang terima, hitungannya ada di BPJS. Salah satu syarat bisa pencairan proyek juga dengan adanya serifikat BPJS, karena tanpa itu mungkin tidak bisa di cairkan untuk pengerjaan proyek.
Tercatat, sampai bulan Januari 2019 ini baru ada 41 buah proyek jasa konstruksi yang telah mendaftarkan pekerjanya dengan BPJS ketenagakerjaan. Sementara pada tahun 2018 lalu jumlah perusahaan yang aktif mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 331 buah. Sedangkan jumlah tenaga kerja aktif yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 14.017 orang.
Disnakerin Tala pada tahapan-tahapan selanjutnya pun telah memberlakukan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT), walau sementara masih sebanyak 3.000 an PTT terdata, maka tahun ini pula harus mencakup keseluruhan PTT. Hanya saja yang masih terbentur dengan regulasi yakni pemberian jaminan kepada aparatur desa, dan regulasinya sendiri masih dalam tahap penggodokan.(Mul)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook