PEMKAB TALA

Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Dibeberkan

INFOTANAHLAUT.COM-Bupati Tanah Laut H. Sukamta akan mengembangkan lahan reklamasi pasca tambang sebagai ekowisata dan peternakan sapi.
Hal tersebut di sampaikan pada seminar akhir kajian rekayasa reklamasi lahan pasca tambang di Kalimantan Selatan di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalsel, Rabu (2/10).
Terkait dengan hal itu, pihaknya telah membentuk tim agar pemerintah daerah bisa terus memantau proses reklamasi yang ada di lahan pasca tambang Kabupaten Tanah Laut, tim terus di efektifkan agar reklamasi berjalan dengan baik, ungkap Sukamta.
Kendati demikian, tambah bupati selalu berfikir perihal pasca reklamasi nanti, agar kedepan reklamasi tersebut bisa menambah nilai ekonomi untuk masyarakat setempat. Atas dasar itulah pihaknya membangun komitmen dengan PT. Arutmin Indinesia Site Kintap. Ada 200 hektar lahan reklamasi yang di kerjasamakan untuk menjadi sentra peternakan sapi.
“Sudah melihat sendiri rumput-rumputnya, kemudian pohon-pohonnya juga sudah tumbuh dengan baik dan lokasi tersebut cocok untuk peternakan sapi,”ujar Sukamta pula.
Sebab menurutnya, apabila lahan reklamasi hanya di jadikan hutan kembali tanpa adanya aktifitas ekonomi, maka rakyat akan kembali ke tahun-tahun 1970 an dan 1980 an yang menebang pohon secara sembarangan dan itu akan menimbulkan masalah baru yaitu ilegal logging.
Pemerintah daerah juga menjembatani antara PT. Arutmin Indonesia Site Kintap dengan petani di Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan untuk kerjasama terkait pakan ternak. Karena para kelompok tani di itu sudah bisa membuat pakan ternak sehingga itu yang akan meningkatkan gizi ternak.
Saat ini persoalannya adalah terkait dengan regulasi. Bagaimana nantinya lahan pasca tambang bisa di serahkan ke Pemerintah Daerah untuk kemudian di kelola sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.
“Persoalan sekarang adalah bagaimana nanti lahan itu di serahkan ke Pemerintah Daerah, itu yang saat ini sedang di usahakan dan regulasi itulah yang harus di perjuangkan ke Kementrian LHK, kalau masuk ke Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah tidak bisa apa-apa, sementara ada potensi besar yang bisa di pakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar tambang dan yakin nilai ekonominya sangat luar biasa karena di jadikan sebagai sentra ternak di Kalsel,”tutup Sukamta.Tung

2
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook