PUBLIK

Perusahaan Pengalengan Rajungan Tak Ber UPL-UKL

INFOTANAHLAUT.COM-Hasil peninjauan langsung yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tala terhadap sebuah perusahaan pengalengan komoditi Rajungan di wilayah Kecamatan Pelaihari, Rabu (22/3) ternyata perusahaan tersebut belum mengantongi ijin lingkungan atau biasa di sebut Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Tidak semata hanya itu, perusahaan yang bernama PT. Fresh On Time Seafood tersebut juga tidak memakai kaidah-kaidah tentang penggunaan air bawah tanah berupa pemasangan water meter, justru penggunaan air bawah tanah menggunakan pola sewa lahan dengan lahan warga yang berada di dekat lokasi perusahaan.

Di satu sisi, penggunaan air bawah tanah sendiri ada aturan daerah berupa Perda, sehingga hal tersebut menyangkut retribusi bagi daerah. Lantaran penggunaan air bawah tanah hanya dengan pola sewa lahan warga, maka tidak ada ukuran bagi perusahaan dalam penggunaan air bawah tanah. Efeknya, dari kacamata dinas tehnis, lambat laun akan dapat mengurangi ketersediaan air bagi warga sekitar.

Ketatnya prosedur perusahaan atau di sebut Standar Operasi Perusahaan (SOP) Saat mencoba mengikuti pemantauan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, yang masuk kedalam pengolahan atau pemilahan Rajungan hingga pengalengan, prosedur perusahaan pun begitu ketat. Mulai dari jam tangan, cincin, hand phone, kamera, sampai kepada anting-anting dan kalung pun harus di titipkan di meja security.

Di samping itu juga harus menggunakan kostum khusus serta penutup kepala sampai penggunaan masker di haruskan.

Aromanya di dalam bagian proses pemiliahan hingga pengalengan memang cukup bau amis, itu sebabnya baju khusus harus di gunakan.

Berkeliling selama dari tiap ruang-ruang pabrik yang tengah bekerjanya pekerja, selanjutnya melakukan pengamatan di lokasi pembuangan limbah.

Ada beberapa kolam di pembuangan limbah. Sampel air limbah yang tertampung dalam bak penampungan pun langsung dilakukan pengujian. Hasilnya, untuk kadar PH atau tingkat kekeruhan serta kandungan zat lain sisa pabrik menunjukan angka 8,55 dan hal itu masih di nilai layak buang, karena standarnya antara 6 sampai 9 PH.

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Abdul Haris Fahmi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mengatakan, kita cukup bangga terhadap perusahaan tersebut yang memang satu-satunya perusahaan pengalengan Rajungan di Kalsel, namun demikian perusahaan tidak memiliki ijin lingkungan, dan di beberapa titik instalasi pengolahan air limbahnya juga harus dilakukan perbaikan dan masih belum standar sesuuai dengan aturan ketentuan.

“terhadap hal itu di sarankan segera menindak lanjuti dari hasil peninjauan, termasuk perusahaan harus memiliki ijin penggunaan air bawah tanah, dan batasan waktu yang harus mereka penuhi paling lama dalam 1 bulan untuk penyelesaian dokumen-dokumen di maksud,” jelasnya.

Ia menambahkan, beroperasionalnya sebuah perusahaan itu harus terlebih dahulu memiliki ijin lingkungan, kalau itu belum di miliki idealnya stop operasi.

Dinas tehnis pun lebih terkejut, karena ijin UKP/UPL menggunakan dokumen yang lama, yang dulunya tertulis UD.Baruna Bhakti yang bergerak di bidang pengolahan udang beku (cold storage) di tahun 2005, namun karena ada peralihan manajemen, maka nama perusahaan berganti, sehingga perusahaan beroperasi dengan menggunakan UKL/UPL lama.

Menurut Fahmi, yang jelas perusahaan tidak melakukan perubahan dokumen UKL/UPL saat peralihan manejemen terjadi, serta temuan lainnya tidak ada penggunaan water meter untuk penggunaan air bawah tanah.

Sementara itu menurut Wahyu selaku Pelaksana Harian perusahaan mengatakan, atas hasil temuan tersebut, kami jelas akan tertib aturan.

“atas adanya hal lain atau dokumen lain yang belum di penuhi, segera di tindak lanjuti, dan sejatinya sudah di ajukan sejak tanggal 1 November 2016 lalu termasuk ada rekomendasi dari dinas lain yang berhubungan,hanya saja masih dalam proses,”jelasnya.

Di ketahui, perusahaan tersebut baru 6 bulan berdiri dan masih dalam masa uji coba ekspor Rajungan ke negara Amerika serta negara Eropa lainnya, dan sudah dilakukan ekspor sebanyak 3 kali.

Dalam mendapatkan bahan baku Rajungan di dapat dari daerah Pagatan Kabupaten Kotabaru dengan pola beli lepas ke nelayan dan tidak ada kontrak pembelian Rajungan kepada nelayan. Target dalam sehari sebesar 1 ton, namun karena kondisi bahan baku tergantung kondisi alam, maka target belum bisa di capai.

Sementara perusahaan serupa juga ada di daerah Pontianak dan Bogor, dan kantor pusatnya sendiri berada di Bogor, dan yang untuk di Kabupaten Tanah Laut merupakan perusahaan yang ketiga. Pengurangan karyawan pun dilakukan karena faktor bahan baku atau produksi, semula memiliki 128 karyawan, kini hanya tinggal 60 orang, dan tehnologi yang di gunakan dari semua tehnologi sebuah perusahaan pengalengan.baz

 

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook