PUBLIK

Perusda Sisakan Persoalan

INFOTANAHLAUT.COM-Perusahaan Daerah (Perusda) Baratala Tuntung Pandang berkantor di jalan Parit Mas Kecamatan Pelaihari yang menjadi kebanggan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, karena di nilai bisa mendongkrak sumber pendapatan bagi daerah, ternyata kini dalam perjalanannya perusda kebanggan itu menyisakan banyak persoalan.
Sejak berdirinya Perusda ini di tahun 2006 silam, dan sempat dua kali terjadi pergantian jabatan direktur yakni era Agung Prasetya dan Abdurahman sebagai dirutnya hingga sampai sekarang, terobosan usahanya bahkan sempat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena memang usaha utama di perusda yakni pertambangan batu besi, bahkan untuk di Kabupaten Tanah Laut di era ke jayaan perusda, semua yang menyangkut perijinan pertambangan batu besi ijin tunggalnya hanya boleh di keluarkan oleh perusda.
Peran dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri sangat besar kepada perusda, dimana sokongan dana untuk operasional perusda tersebut menggunakan dana daerah atau APBD. Dana yang di gelontorkan sendiri nilainya ratusan juta rupiah, dengan harapan para personal di perusda dapat berusaha dan bekerja untuk kemajuan atau menambah pendapatan bagi daerah.
Kini selama kurang lebih 11 tahun, perusda hanya tinggal nama semata, dan juga menyisakan beragam persoalan, kini kabarnya Pemkab Tanah Laut melakukan perekrutan untuk posisi Direktur perusda. Entah apakah namanya masih perusda Baratala Tuntung Pandang, ataukah kelak berganti ketika sudah direktur barunya.
Beberapa kalangan pun kini mempertanyakan kelanjutan dan sampai kenapa perusda itu hanya tinggal nama, apakah karena memang mengalami pailit, atau memang ada indikasi memperkaya diri dari masing-masing personalnya.
LSM Persatuan Kalimantan, melalui personilnya A.Yani dan Fahmi Ansyari, Kamis (20/4) angkat bicara.
Menurut mereka, dari awal berdirinya sudah pasti di suntik dari APBD, sekarang apa sumbangsih perusda sendiri ke daerah.
“kemana duitnya, dan kemana pula asetnya,” tutur mereka.
Mereka menambahkan, sekarang malah melakukan rekrut direktur baru, masalah yang dulu saja belum selesai, tidak ada laporan pertanggung jawaban, sejatinya di lakukan audit dulu oleh lembaga yang berkompeten, ada atau tidak kerugian bagi daerah, kalau toh ada kerugian jelaslah ada indikasi korupsinya.
Dalam perekrutan lanjut mereka, tidak ada niat untuk menghalang-halangi proses tersebut, tapi tolong masalah yang terdahulu di selesaikan dulu, jelaskan dulu, dan DPRD di minta untuk tidak tinggal diam, karena suntikan dana ke perusda juga melalui persetujuan DPRD, maka dari itu DPRD harus menggunakan salah satu tugasnya yakni pengawasan.
Terkait adanya indikasi kerugian negara itu, pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari kabarnya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap perusda.
Di konfirmasi ke Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pelaihari Tri Taruna,SH kemarin membenarkan.
“benar mas, kami sudah dapat laporan dari masyarakat atas persoalan yang ada di perusda, beberapa saksi sudah di panggil dan di mintai keterangan, dan kini dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket),” ucapnya singkat.
Lantas apakah ada unsur kerugian bagi negara ?
Menurut Tri di tunggu saja, karena masih dalam proses penyelidikan.
Sementara itu saat di coba konfirmasi ke nomor telpon dirut Abdurahman hpnya dalam posisi off alias tidak aktif.
Sementara itu ketua DPRD Tala Ahmad Yani dalam komentarnya saat tersambung lewat telpon selulernya mengatakan, DPRD hanya melakukan pengawasan secara kebijakan, artinya pada saat rekrut dirut, atau masalah tehnis dan usaha itu bukan wewenang DPRD.
“DPRD menyetujui dari sisi pendanaan jika daerah memerlukan sebuah perusda atau badan usaha apa saja untuk mengelola sebuah usaha di daerah, akan tetapi jika dalam perjalannya melenceng maka bukan ranah DPRD, dengan tetap praduga tidak bersalah dimana letak kesalahan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik melakukan tugasnya, DPRD menghormati hukum, dan itulah sebuah konsekuensi pekerjaan,” jelasnya.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook