PEMKAB TALA

Poyek Embung Perlu Sinergi Dengan Wisata Dan Masuk Program TORA

INFOTANAHLAUT.COM- Wacana pembuatan proyek embung di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin yang akan di mulai tahun 2019 mendatang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Provinsi Kalsel menjadi harapan adanya sinergi untuk pula di jadikan objek wisata air, terlebih pembangunan embung berada dalam kawasan objek wisata air terjun Bajuin.
Kepala Dinas Pariwisata Tala Akhnad Khairin, Senin (12/11/2018) menuturkan, proyek embung memang masuk dalam plot kawasan wisata, dan lahan tersebut ada sertifikatnya.
Ia menambahkan, dari Balai Sungai provinsi Kalsel memang di anggarkan tahun 2019, sambil menyelesaikan dengan para penggarap di lokasi tersebut, dalam hal ini menyangkut kewenangan dinas terkait di Kabupaten Tanah Laut dalam hal pembebasan lahan yang di perkirakan akan memerlukan lahan seluas 5 sampai dengan 6 hektar, tapi nanti akan sama-sama mencek lokasinya kembali, sementara survei beberapa waktu lalu hanya mengambil titik koordinat.
“Di harapkan embung yang kelak di bangun juga menjadi objek wisata sehingga bisa sinergi, dan apakah nantinya perlu Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan di lihat perkembangannya,”kata Khairin.
Di lokasi yang bakal di bangun embung sendiri ada sedikit masuk dalam kawasan hutan, hal tersebut masuk pula dalam program TORA dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.
Khairin menjelaskan, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V Kalimantan yang ada di Banjarbaru menyebutkan dapat di keluarkan melalui program yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan programnya TORA.
Apa itu TORA ?
Tora yakni sebuah program untuk kesejahreraan rakyat salah satunya melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut di arahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Selain itu, TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran penyelesaian TORA Tahun 2018 sebesar Rp 826 miliar. Aggaran tersebut di alokasikan untuk dapat memenuhi penyelesaian TORA Tahun 2018 seluas 1,6 juta hektare sampai dengan Februari 2018, sudah tersedia dari kawasan hutan 778.621 hektare dan 2019 targetnya 1,7 juta hektare. TORA berimplikasi pada perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi penggunaan lain.
Sementara itu Kabid Sumber Daya Air Totom Wahyudi pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Tanah Laut menyebutkan, embung saat ini masih berproses masalah pembebasan tanah, karena ada pihak-pihak yang saling klaim, sementara kalau dari pihak Balai Sungai hanya menunggu lahan clear baru tahun 2019 di kerjakan.
Ancar-ancar anggaran yang bakal tersedot dalam pembangunan embung tersebut sebesar Rp 25 milyar, dan akan dapat memenuhi pengairan sawah dan perkebunan warga seluas 100 hektar.
“Memang sudah tugas dan tanggung jawab Pemkab Tanah Laut melalui DPUPRP untuk masalah tanahnya, dan nanti ada survei lapangan kembali,”tutup Totom.Tung

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook