PUBLIK

Prihatin Atas OTT Aparat Desa, Ulas Via On Air Di Tuntung Pandang FM

INFOTANAHLAUT.COM- Di ungkapnya sejumlah lembaga pemerintah seperti di Dinas Pendidikan provinsi Kalsel yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian di Kabupaten Tanah Laut sendiri yang baru-baru saja terjadi OTT kepada salah seorang aparat di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, menjadi keprihatinan wakil bupati Tala H.Sukamta.
Melalui siaran di stasiun radio milik Pemkab Tala Tuntung Pandang FM 102.3 Mhz, wakil bupati bersama-sama para penyiar di radio tersebut memberikan penjelasan dan mengulas tentang pungutan-pungutan yang tidak di benarkan.
Seperti halnya OTT kepada aparat kepala desa di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang atas adanya pungutan sebesar jutaan rupiah untuk kelancaran dalam kepengurusan pengurusan sporadik tanah menjadi sertifikat. Oleh sang aparat desa tersebut meminta kepada masyarakat yang ingin melakukan perubahan peningkatan status dari sporadik menjadi sertifikat.
Namun, apa yang dilakukan aparat desa tersebut rupanya tercium oleh tim saber pungli Tanah Laut yang di ketuai oleh Wakapolres Tala Kompol Iwan Hidayat.
Dalam penyampaian wakil bupati H.Sukamta melalui on air, terjadi dialog antara pendengar dengan wakil bupati.
Wakil bupati Tala H.Sukamta usai siarannya, Rabu (26/7) mengatakan, terhadap adanta OTT bagi aparat Desa Sungai Jelai tersebut, proses hukum harus di hormati, karena ini OTT jadi secara yuridis hal tersebut tidak bisa di apa-apakan, dan pada prinsipnya Pemerintah Daerah harus menghormati hukum yang berlaku.
Salh seorang warga Pelaihari Jafar pun bertanya di moment on air tersebut. Ia mennyakan bagaimana sikap dari Pemkab atas adanya ulah aparat desa tersebut, apakah perlu ada Peraaturan Bupati atau sejenisnya agar aparat desa tidak sewena-wena melakukan pungutan kepada masyarakat.
Menyikapi pertanyaan itu wakil bupati H.Sukamta mengatakan, kedepannya bersama bupati memberikan penekanan kepada semua aparat di desa, untuk berhati-hati jika bersentuhan dengan uang, ikuti UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintaha Desa. Apa saja yang menyangkut pungutan-pungutan yang menjadi sumber pendapatan desa, itu saja yang harus di pegang aparat desa, jangan melakukan pungutan illegal atau tidak punya cantolan hukumnya,” jelas Sukamta.
Sukamta menekankan, pungutan-pungutan yang di rasa tidak wajar maka hal itu masuk dalam ketegori Pungutan Liar (Pungli). Jangan sampai Pemkab Tanah Laut di buat malu kalau sampai banyak aparat desa yang terkena OTT, dalam artian gagal dalam melakukan pembinaan, dan yang paling utama peran serta masyarakat untuk tidak sungkan melaporkan jika ada yang berbau pungutan liar di lembaga publik pemerintahan, maka hal itu akan di tindak lanjuti.baz

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook