KESEHATAN

Puskesmas Tak Ada Hak Rekrut PTT

INFOTANAHLAUT.COM- Menyinggung adanya penyampaian aspirasi dari ratusan guru PTT K2 ke DPRD Tala beberapa waktu lalu, dimana aspirasi mereka menuliskan agar Pemkab memberikan jaminan kesehatan bagi guru PTT K2.
Menurut Junaidi kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, untuk bisa masuk sebagai anggta BPJS itu berdiri sendiri bukan kewenangan dinas kesehatan, di situ nanti akan ada kontrak antara guru dan BPJS, akan tetapi paling tidak gaji yang di dapat sebesar Rp 1,7 juta, kelak juga ada yang harus di bayar yakni 2 persen dari pekerja dan 3 persen dari Pemkab Tanah Laut, ujarnya, Selasa (17/4).
“sementara guru PTT K2 tidak sampai angka di maksud, tapi jangan khawatir karena di Puskesmas sudah ada pelayan dasar,”terangnya.
Dalam BPJS sendiri ada dua program yakni BPJS ketenaga kerjaan (Sosial) yang terdiri dari jaminan kesehatan kerja dan kematian, serta jaminan pelaksanaan kesehatan. Untuk yang berhubungan langsung dengan dinas kesehatan sendiri yakni jaminan pelaksanaan kesehatan.
Mungkin jika di bandingkan antara PTT dinas kesehatan dengan PTT dinas pendidikan dan kebudayaan hanyalah pada faktor kurang kontrolnya saja dalam melakukan perekrutan, kalau untuk kebutuhan PTT dinas kesehatan yang benar-benar menjadi kebutuhan dan untuk mengatasi pekerjaan sebagai fungsinya seorang PTT, seleksinya pun melalui dinas.
“dalam satu kawasan dengan jumlah penduduk di atas 300 jiwa maka di tempatkan 2 orang PTT bidan, dan Puskesmas sendiri tidak di berikan hak untuk melakukan perekrutan, sebab kalau ada itu tanggung jawab Puskesmas untuk gajinya,”beber Junaidi.baz
Bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut tidak perlu untuk ragu jika dalam berobat di Puskesmas dan tidak memiliki biaya, maka di tiap-tiap Puskesmas kini sudah di siapkan layanan dasar bagi warga yang tidak mampu.
Tidak semata ikut program BPJS, karena di tiap Puskesmas sudah ada pelayanan dasar kesehatan, jadi cukup dengan memperlihatkan KTP dan surat keterangan tidak mampu dari Rt setempat, maka pelayanan kelas 3 sudah di berikan.
Di contohkan, seperti halnya hendak proses melahirkan anak yang ke 4, jika tidak mampu maka cukup miliki KTP dan juga memiliki buku Kesehatan Ibu Anak (KIS), karena buku KIS merupakan record (catatan) mengenai kesehatan ibu dan anak tersebut yang selanjutnya menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan melahirkan.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook