PEMERINTAHAN

Sejumlah Jabatan Eselon Banyak Hilang

INFOTANAHLAUT.COM- Semenjak di berlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sejumlah jabatan eselon 3 dan 4 di lingkungan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Tanah Laut banyak kehilangan jabatan di eselon tersebut.
Jabatan eselon 3 yang dulunya kepala bidang (Kabid) sekarang turun jadi kepala seksi (Kasi), begitu pula jabatan eselon 4 yang dulunya kasi kini hanya menjadi staf. Dan mulai dari sekretaris sampai kabid ikut ke provinsi bersama asetnya pula. Jabatan Kabid sendiri bahkan orangnya di drop dari Pemprov.
Adanya UU dimaksud mengamanatkan urusan kehutanan, kehutanan di kabupaten di tarik ke pemerintah provinsi dan ke pusat termasuk personil dan asetnya, dan sebagai gantinya di bentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuaan Pengelolaan Hutan (KPH), demikian Ahmad Rafiki selaku kepala KPH Tanah Laut, Kamis (4/1) di ruang kerjanya.
Di jelaskan pula, di Kalsel sendiri tidak semua 13 kabupaten di bentuk KPH, namun hanya 8 kabupaten termasuk Kabupaten Tanah Laut, dimana hal tersebut di sesuaikan dengan kondisi luasan hutan, dan kini KPH lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan.
“untuk Tanah Laut ada 1 kawasan hutan yakni hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi dengan luasan mencapai 926 hektar. Namun dalam pengelolaan kawasan hutan oleh KPH Tanah Laut sifatnya kemitraan atau koordinasi, karena di lahan kawasan hutan sudah lebih dulu di kelola perusahaan seperti PT. Inhutani dan HTI. Sementara untuk kawasan suaka wargasatwa di Desa Batakan dan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di bawah kewenangan BKSDA Banjarbaru,” papar Rafiki.
Untuk KPH yang berada di Gunung Kayangan lanjut Rafiki, itupun gabung dengan KPH Tanah Laut, dan sementara di jadikan brigadir kebakaran, pendek kata tidak semata mengatasi kebakaran hutan, namun juga bisa di perbantukan untuk membantu kebakaran lahan serta pemukiman.
Dengan adanya UU dimaksud, KPH Gunung Kayangan kewenangannya di tarik ke Pemprov, skopnya di perbesar, jadi menyangkut personil dan asetnya gabung di KPH Tanah Laut.
Program KPH Tanah Laut sekarang yakni membuat model usaha masyarakat dalam kawasan hutan. Program ini di maksudkan, kalau dulu masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan suka menebang pohon, maka sekarang di carikan solusi atau alternatif lain untuk usaha. Dan sekarang yang tengah dilakukan yakni di masyarakat Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap dengan mengembangkan usaha madu Klulut serta tanaman Sengon dan Jabon, kata Rafiki.
Keberadaan hutan sendiri kadang masih terusik dengan aksi penebangan liar, dan di tahun 2017 lalu telah berhasil mengamankan 5 kubik kayu jenis meranti yang masih dalam bentuk log serta ada yang berbentuk plat sebanyak 20 potong yang di dapat dari Desa Riam Adungan atau masuk dalam kawasan hutan produksi. Kayu-kayu meranti hasil tebangan liar itu sementara di amankan di kantor KPH Tanah Laut, dan di rencanakan untuk di lelang.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook