POLRES TALA

Simak Vicon Dari Pusdalsis Rodalops Sops Mabes Polri

INFOTANAHLAUT.CON-Ruang Rupatama Polres Tala,Senin (24/09/2018) di isi personil dari Panwaslu,KPU,Pemkab Tala,Dandim Kodim 1009,para Kapolsek dan Kasat guna menyaksikan Video Confrence (Vicon) bersama mengenai penjelasan tentang kerawanan atau konflik pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Di samping juga pemaparan sinergi TNI dengan stake holder menjelang pelaksanaan dua agenda nasional lewat Pileg dan Pilpres.
Dalam vicon yang di sajikan dalam bentuk layar lebar selama kurang lebih 2 jam dari gedung Pusdalsis Rodalops Sops Mabes Polri Jakarta yang di koeneksikan ke Polres Tala tersebut nampak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menkopolhumkam Wiranto,Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian,Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,Ketua KPU Pusat Arif Budiman,Ketua Bawaslu Pusat Abhan,SH serta beberapa pejabat lainnya memberikan penjelasan masing-masing utamanya tahapan menjelang Pileg dan Pilpres 2019.
Seperti di jelaskan Menkopolhumkam Wiranto,kemajuan di medsos yang sekarang sulit terbendung,maka itu tugas polisi agar medsos tetap terkendali. Diakui Pemilu kali ini agak rumit,ribet dari tahun lalu,calegnya ada ribuan orang,untuk itu kenali masalah, cegah masalah,yang penting koordinasi yang baik. Sampai ketingkat desa konflik pun bisa saja terjadi. Baik pada Pileg dan Pilpres,laporan cepat dan segera yang penting agar ada segera upaya pencegahan,mengatasi masalah, bukan bagian dari masalah.
Di paparkan pula,ada sekitar 200-an ribu caleg se Indonesia. Kemungkinan adanya sengketa,karena ada yang tidak puas dengan Daftar Calon Tetap (DCT). Khusus kab/kota dan menyangkut pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), perlunya koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat,KPU harus tetapkan mengenai pemasangan APK lokasinya yang pas. Jangan sampai tempat-tempat dilarang ada APK seperti di sekolah, tempat ibadah,dan kantor-kantor pemerintahan. Begitu pula dengan Dana Kampanye yang segera di laporkan,karena kalau telat sanksinya bisa di batalkan sebagai kontestan caleg.
Ada masa 21 hari dalam durasi kampanye berupa rapat umum yang melibatkan orang banyak. Masa penghitungan,rekapitulasi, di perkirakan memakan waktu 24 jam, sehingga perlu di perhatikan fisik dari aparat Kepolisian.
Pemilu 2019 begitu tinggi kompetisi. Pada Pilpres 1 calon dari petahana dan 1 calon pendatang baru,akan berbeda dengan kondisi Pemilu 2014. Soal netralitas ASN juga patut di awasi. DCT yang sudah di tetapkan tapi masih ada masa perbaikan juga menjadi catatan bagi KPU dan Panwaslu untuk mengawasi dan Panwaslu juga bisa membantu masyarakat yang belum melakukan rekam E KTP.
Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang di terbitkan Kepolisian setempat untuk kampanye harus ada,banyak temuan ketika kampanye tidak ada STTP maka Kepolisian dan Bawaslu bisa menghentikan kampanye tersebut. Pelaksanaan kampanye selama 7 bulan waktu yang cukup lama, maka harus di sosialisaikan dan dalam kontek penanganan pelanggaran kampanye langkah koordinasi Polres dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) patut dilakukan.
Sementara itu Mendagri Tjahyo Kumolo pada vicon memaparkan,Kepolisian hukumnya wajib sampai tingkat desa dalam membatu KPU. Kepala daerah wajib sinergis untuk memback up Pemilu dengan mengerahkan Satpol PP dan Damkar. Bupati dan gubernur adalah jabatan politis boleh dukung salah satu calon,kecuali ASN nya. Forkopimda tidak sebatas itu, tapi libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Mendagri juga menyebut,sekarang banyak asosiasi kades dan lurah yang tidak di ketahui bupati apalagi koordinasi dengan Pemerintah Daerah,karena asosiasi itu sudah di kendalikan oleh parpol,segera bupati dan walikota koordinasi terhadap asosiasi tersebut.
“Saat pelaksanaan kampanye,lawan money politik,ajaran kebencian,dan Polisi berhak menurunkan Jurkam jika orasinya memfitnah dan memuat sara atau persekusi,”kata Mendagri.
Melengkapi vicon,Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam paparannya mengungkapkan,menjaga integritas,para wasit Pemilu wajib menjaga kemandiriannya di momen Pileg dan Pilpres.
Alhamdulililah pelaksanaan Pilkada di 117 daerah di Indonesia yang baru saja berlalu serentak dapat berjalan lancar, walau ada terjadi konflik,namun NKRI tetap terjaga.
Tugas tambahan lainnya menjelang agenda Paralimpic Game di bulan Oktober 2018 yang menjadi tugas tambahan Polri karena momen tersebut membawa nama negara. Media asing juga akan ikut memantau Paralimpic Game.
Kapolri menjelaskan,potensi di dapil-dapil pasti terjadi dan Polri sudah siapkan dengan Operasi Mantab Brata serta ada Satgas anti money politik yang independen.
Selesai pelaksanaan vicon bersama stake holder terkait di Kabupaten Tanah Laut di lanjutkan dengan rapat internal Polres Tala yang di pimpin Kapolres Tala AKBP Sentot Adi Dharmawan di ruang yang sama dan menjabarkan secara rinci pada internal di jajaran Polres Tala atas vicon tersebut.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook