PERPAJAKAN

Sukamta Undang Wajib Pajak Yang Nunggak

INFOTANAHLAUT.COM-Pemkab Tanah Laut bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP Pratama Banjarbaru, berusaha untuk menggali potensi-potensi pajak kepada koorporasi yang ada di Tala, utamanya yang menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lewat Rekonsiliasi Pembayaran PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), Selasa (8/10) di gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, rekonsiliasi di buka Plt Sekda M.Darmin mewakili bupati Tala H.Sukamta.
M.Darmin mengungkapkan, penerimaan sektor PBB sebesar 64,8 persen di peruntukan untuk Pemerintah Kabupaten/kota guna pembangunan di daerah.
Dari data yang ada masih ada kurang lebih Rp 64 miliiar rupiah khusus di Kabupaten Tanah Laut yang masih tertunggak di sektor P3.
Dalam rekonsiliasi di hadiri dari unsur perusahaan perkebuan, kehutanan dan pertambangan yanh wilayah operasinya di Kabupaten Tanah Laut.
Sementara itu kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na’im Amali di sela-sela rekonsiliasi dalam keterangan persnya mengatakan, kerjasama ini dalam rangka melakukan upaya penggalian pajak sektor P3 yang cukup besar nilainya, maka dari itulah mereka-mereka wajib pajak di undang bupati Tala H.Sukamta.
“Tunggakan-tunggakan mereka di sampaikan untuk selanjutnya mereka melakulan validasi serta merespon, sehingga di peroleh data yang pasti untuk di mintakan pula komitmen pembayaran pajaknya kapan, dengan demikian output yang di dapat bisa mengukur berapa kira-kira potensi yang di dapat dari penerimaan PBB hingga akhir tahun,”jelas Na’im.
PBB sendiri lanjut Na’im merupakan jenis pajak yang menjadi basis bagi perhitungan ke Pemerintah Daerah. Tidak semua wajib pajak ini yang mempunyai tunggakan, akan tetapi di undang dalam rangka edukasi ke wajib pajak.
Sektor pertambangan diakui paling tinggi tunggakan PBB, di susul perkebunan dan perhutanan. Kendala dalam memungut PBB sendiri beragam, ada yang pamah soal PBB namun tidak memiliki kemampuan membayar atau dananya di pakai ke lain, dan itu solusinya bisa dengan cara di angsur. Kendala lain ada wajib pajak yang domisilinya tidak di Tanah Laut, sehingga komunikasi agak susah.
Na’im menambahkan, ada batasan waktu pembayaran sesuai ketentuan yakni 1 bulan dari terbitnya surat penetapan, namun kalau tidak bisa maka upaya penegasan akhir di berikan, tutupnya.
Di tempat yang sama, Budi Pramono wajib pajak dari PT.SSA di bidang perkebunan Kelapa Sawit menyambut baik reskonsiliasi PBB. Semua dapat di ketahui mana yang menjadi kewajiban wajib pajak, bisa saling mensinkronkan data dari KPP Pratama dengan data wajib pajak, ungkapnya.Tung

1
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook