PERPAJAKAN

Susahnya Pemkab Pungut Pajak Walet

INFOTANAHLAUT.COM-Potensi besar ternyata terdapat di penangkaran sarang burung Walet yang ada di Kabupaten Tanah Laut khususnya dari sisi pajaknya, namun dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DPD) begitu susahnya memungut pajak dari walet tersebut.
Kendati telah ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, namun Perda hanya tinggal Perda tanpa bisa secara maksimal di jalankan. Hal ini terungkap saat di adakan kembali sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Perda tahun 2013 tentang pajak daerah dan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, Senin (26/11/2018) di aula Pencerahan kantor Bappeda Tala.
Dalam sosialisasi, nara sumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalsel Ahmad Suljana,SE serta Surya Arifani kepala DPD Tala. Dikesempatan itu turut hadir pula Ihkwan Khariri anggota DPRD Tala yang duduk di komisi 3 dan peserta sosialisasi sendiri dari beberapa lintas SKPD terkait lainnya serta para Camat.
Kepala DPD Tala Surya Arifani usai sosialisasi mengatakan, terhadap kendala melakukan pungutan pajak ke pengusaha sarang burung walet adalah tentang data pengusaha walet itu sendiri yang belum lengkap dan akurat, dalam artian sarang walet tersebut siapa yang punya, dimana alamatnya, itulah yang kadang-kadang menjadi kesulitan.
Surya menambahkan, kebiasaan di rumah walet tersebut hanyalah orang yang di percayakan sebatas menjagakan saja, sehingga kesulitan lain susahnya melakukan komunikasi dengan wajib pajak sarang walet. Selain itu pula masih sebagian besar pengusaha walet ini belum mengantongi ijin.
“Tetap terus di coba menjalin komunikasi dengan pengusaha walet, dan potensi pajak dari walet sendriri cukup besar, cuman kesulitan untuk mengetahui kapan panennya, berapa jumlahnya, karena sesuai dengan undang-undang pajak dari walet ini sifatnya asessment atau berdasarkan laporan mereka yang di hitung sendiri dan di setor sendiri,”kata Surya.
Keberadaan sarang walet di dalam kota Pelaihari termasuk di beberapa kecamatan masih belum di miliki data keberadaannya berapa jumlahnya oleh DPD Tala. Kepemilikan sarang burung walet sendiri kebanyakan bukan dari orang Kabupaten Tanah Laut.
Didalam Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet tertera 5 persen di pungut pajak ke daerah dari jumlah produksi sarang walet. Sementara di prediksi ada puluhan sarang burung walet di Kabupaten Tanah Laut.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
1
50%
sad
1
50%
angry

Komentar Facebook