PUBLIK

Tak Jadi Hengkang JBG Masih Ada Kewajiban

INFOTANAHLAUT.COM-Perusahaan pertambangan besar dari negeri Thailand yang bercokol di Kecamatan Jorong yakni PT. Jorong Barutam Grestone (JBG), akhirnya menambah umur ijin operasionalnya hingga sampai tahun 2026.
Disamping adanya ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tahun ini kembali melakukan amendeman terhadap Kontrak Karya (KK) kepada pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Tercatat, ada 9 perusahaan pertambangan batubara yang masuk dalam generasi pertama PKP2B, yakni yang akan habis kontraknya adalah PT. Tanito Harun yang berpusat di Jakarta di tahun 2019, PT.Kaltim Prima Coal (KPC) yang berdomisili di Sangata Kaltim di tahun 2021 dan PT.Arutmin Indonesia dengan lokasi tambangnya di 3 kabupaten di Kalsel yakni Kabupaten Tanah Laut, Tanah bumbu dan Kotabaru di tahun 2020.
Seperti halnya PT.JBG yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indo Tambang Raya Megah (ITM) Tbk, yang kembali mengantongi perpanjangan ijin hingga sampai tahun 2026.
Di utarakan I Gede Widiada selaku wakil kepala tehnik tambang PT. JBG, Selasa (26/3/2019) kemarin di Jorong, ada beberapa item, item pertama memang pada awal habis kontrak tahun 2019, dan dalam melakukan perpanjangan ada beberapa hal yang sudah barang tentu JBG beberapa tahun terakhir ini tidak mampu mencapai target produksi yang hanya berkisar 60 sampai 70 persen. Kemudian item kedua ada beberapa Pekerjaan Rumah yang di rasa cukup besar, yakni bagaimana mengurangi jumlah Poit (lobang), dan itu tidak bisa di selesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, sehingga di butuhkan waktu lagi dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas lingkungan. Reklamasi juga harus cepat selesai, dengan harapan endingnya akan lebih bagus lagi.
“JBG tidak akan melebarkan areal tambang, namun fokus kepada yang ada, dan itu pun tujuannya untuk mendapatkan tanah galian (OB) agar bisa menutupi poit-poit yang ada, disamping sesuai dengan Amdal dan Fisability Study (FS) yang sudah di setujui,”jelas Gede.
Ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban bagi JBG selaku pemegang PKP2B yang tidak ingin meninggalkan poit-poit yang mengangga, karena dampaknya akan di rasakan kurang baik bagi masyarakat.
Mengantongi ijin perpanjangan sampai tahun 2026 bagi JBG tidak lantas mencari profit, namun sebagai salah satu memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Persiapan yang tengah dilakukan agar kelak ketika tutup tambang tidak membawa dampak terhadap lingkungan.
Gede menambahkan, sementara waktu terhadap aset JBG berupa pelabuhan, pantai dan fasilitas kantin bagi karyawan yang nantinya akan di serahkan kepada Pemkab Tanah Laut otomatis pun tertunda hingga sampai tahun 2026, namun terhadap aset yang ada JBG tidak akan mengurangi dan kemungkian aset bisa di tambah, tutupnya.Tung

3
75%
like
1
25%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook