PEMKAB TALA

UPPKB Dishub Tala Terakriditasi B

INFOTANAHLAUT.COM- Pada Unit Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut setelah dilkukan penilian dari tim penilai independen,kini UPPKB Dishub Tala telah terakreditasi berupa penghargaan sertifikat akriditasi B dari Kementerian Perhubungan RI.
Hal ini patut jadi kebanggaan bersama karena melalui tim independen yang melakukan penilian,SKPD di Kabupaten Tanah Laut kembali mendapat penghargaan di tingkat nasional. Sertifikat penghargaan akriditasi B di terima langsung oleh kepala Dinas Perhubungan Tala Andreas Evony,Rabu (4/7) kemarin di Jakarta.
Kementerian Perhubungan RI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Perhubungan RI Joko Sasono di dampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan penghargaan akreditasi B kepada UPPKB di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dari hasil uji akreditasi UPPKB se Indonesia hanya 41 UPPKB yang lulus dan berhak mendapat sertifikat,salah satunya di wilayah Kalsel adalah UPPKB Dinas Perhubungan Kabulaten Tanah Laut dan UPPKB Kabupaten Tabalong.
Kepala Dinas Perhubungan Tala Andreas Evony,Kamis (5/07/2018) mengatakan,UPPKB Dishub Tanah Laut selain memiliki 5 orang penguji yang secara rutin melaksanakan kalibrasi peralatan, juga telah menerapkan pembayaran retribusi non tunai, dimana pemilik mobil atau angkutan membayar retribusi pengujian langsung ke kas daerah melalui bank Kalsel,selanjutnya terhadap bukti pembayaran di bank tersebut untuk mengambil buku uji kendaraan yang lulus.
“Mudah-mudahan membawa berkah & kemajuan untuk Kabupaten Tanah Laut,khususnya kemajuan pelayanan sektor perhubungan,”kata Andreas pula.
Lantas apakah akan ada dilakukan kenaikan tarif pengujian kendaraan bermotor ?
Menurut Andreas,ada rencana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pengujian kendaraan yang sudah tidak layak lagi,di satu sisi karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan,maka sudah layak dilakukan revisi perda tersebut, dan usulan revisi sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) di bagian hukum Setda Tanah Laut.
Dalam Perda nomor 9/2012 tersebut terang Andreas,untuk mobil pick up tarif di kenakan sebesar Rp 40.000,dan untuk truk Rp 50.000,maka usulan revisi yang akan datang rencana di naikan Rp 90.000 untuk pick up dan truk Rp 100.000. Revisi Perda tersebut juga dengan adanya Permenhub bahwa pernerimaan negara bukan pajak,dan efek dari revisi juga akan dapat meningkatkan PAD dari sektor perhubungan.
Di jelaskan Andreas pula,adanya buku KIR dengan nilai Rp 15.000, maka kedepan itu tidak berlaku lagi, jadi di ganti dengan Kartu Uji yang di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Revisi Perda juga mengakomodir Kepmenhub 2017.
Pada UPPKB Dinas Perhubungan terdata ada 5.000 unit setahun kendaraan roda 4 dan roda 6 yang melakukan pengujian KIR,dan dalam sehari rata-rata ada 30 sampai 35 bahkan mendekati 40 unit kendaraan.
Lantas pasca Akriditasi B ini langkah yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi peralatan dalam setiap tahun atau melakukan perawatan (maintenance),serta mengupgdare semua alat yang ada,karena usia perlatan yang ada sudah berumur 15 tahun,sehingga kadang tidak sesuai dengan tehnolgi mobil sekarang.
Di tahapan kedepannya tambah Andreas,dalam rangka peningkatan pelayanan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat,tengah menggarap Uji Berkala Online (UBOL),kemudahannnya masyarakat dapat melihat jadwal kapan mau melakukan uji KIR,termasuk mengetahui berapa biaya yang harus di keluarkan,dimana masyarakat harus memiliki kartu Elektronik Data Center atau biasa di sebut kartu pembayaran kir.
Dilingkungan internal SDM juga menjadi fokus perhatian,saat ini tenaga penguji PTT ada 1 orang,PNS 4 orang,dan sisanya pelaksana pembantu,namun masing-masing sudah memiliki bidang tugas, termasuk mengusulkan kesejahteraan bagi penguji dan petugas lainnya karena kerja mereka riskan dengan kesehatan,dan pada UPPKB saklak dengan perarutan karena menyangkut keselamatan jiwa.
Hasil uji kepuasan masyarakat juga menjadi tolak ukur sambung Andreas,dan alhamdulillah masyarakat banyak puas dengan pelayanan di UPPKB,itulah kenapa mendapat akriditasi B. Standarisasi bangunan,parkir juga tengah di persiapkan. Wacana kedepan lokasi terminal taksi antar kota Tanah Habang di samping kantor Polres Tala akan di relokasi ke Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari,maka di eks terminal itulah di jadikan kantor UPPKB yang representatif yang notabenya lahan terminal taksi Tanah Habang adalah milik Polres Tala,nanum selama masih untuk kepentingan publik masih dapat di gunakan.
Konon kabarnya hasil uji kendaraan yang melakukan uji di UPPKB yang belum terakriditasi masih di nyatakan belum sah,jadi harus di anggap sah oleh perinjinan jika hasil uji dilakukan di UPPKB yang sudah terakriditasi,Dishub khususnya lewat pengujian kendaraan juga merupakan urat nadi perekonomian lewat layak atau tidaknya kendaraan bermotor.Tung

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

Komentar Facebook